Temuan dari hasil Kunker Komisi 3 DPRD Sumbar
SUMBARTIME.COM- Pajak adalah salah satu sumber dari pemerintah dimana seluruh pembangunan fisik maupun non fisik dibiayai dengan hasil pajak yang dipungut pemerintah terhadap rakyatnya, Kesadaran masyarakat akan penting membayar pajak demi kelangsungan pembangunan.
Untuk menimbali tingkat kesulitan masyarakat untuk membayar pajak dalam hal tingkat kerumitan dan kadang proses yang berbelit yang salah satu penghambat enggan nya masyarakat membayar pajak kendaraan.
Untuk itu dalam ranggka memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang bayar pajak, saat ini Pemerintah melucurkan program baru dalam hal meningkat pelayanan pajak berupa program pelayanan pajak Online dimana wajib pajak bisa membayar pajak kendaraan dari manapun dan kapanpun, hal di ungkapkan oleh kepala kantor Samsat Limapuluh Kota, Haliman pada wartawan sesaat sesudah menerima rombongan anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat dari Komisi 3.
Rombongan komisi 3 DPRD Sumbar yang melakukan kunjungan kerja ke daerah Limapuluh Kota beberapa hari yang lalu, rombongan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Supardi.
BacaJuga
Dalam keterangan nya Supardi pada awak media mengatakan, karena Pemerintah akan menerapkan sistem pelayanan Online dalam pembayaran Pajak kendaraan maka kita dari Komisi DPRD Sumbar perlu melihat langsung persiapan dan kesiapan dari samsat lima puluh kota untuk program ini.
Lebih lanjut Supardi yang didampingi oleh Yulfitni Jasiran mengungkapkan bahwa, dari hasil kunkernya di Samsat Limapuluh Kota, Anggota komisi 3 ini menemukan data dimana pemerintah Limapuluh Kota mempunyai tunggakan pajak kendaraan dinas yang cukup tinggi. Terungkap bahwa di Pemda Kab 50 Kota ada 200 unit kendaraan bermotor lebih yg tidak atau yang belum membayar Pajak
Kemudian TDU pada UPTD Samsat kab 50 kota sebanyak 32.924 unit, dan juga ditemukan nomor polisi ganda sebanyak, 762 unit, Roda 2 = 30.549 unit, roda 4 = 2.427 unit dan 2 unit nomor rangka ganda Sementara.
Di Sumatera Barat TDU ini tercatat 800.000 lebih, Sehingga Pemerintah Daerah kehilangan PAD sebesar, Rp. 400.000.000.000,- Ikut dalam Kunker komisi 3 DPRD itu umbar ini kabid pajak BAKEUDA Sumbar, rombongan ini disambut oleh Bpk Haliman Kepala UPTD kab Limapuluh Kota.
Kemudian Supardi mengatakan, Bagai mana kita sebagai pejabat pemerintah akan mengajak masyarakat untuk segera membayar! pajak, sementara pemerintah yang mempergunakan uang negara saja sudah mangkir apalagi masyarakat yang bayar dengan uang sendiri ungkap Supardi yang didampingi oleh Yulfitni Jasiran yang kedua nya anggota DPRD Sumbar dari daerah Luak Limopuluah koto.
Semangat itu Sekretaris Daerah Limapuluh Kota Widya Putra yang sempat ditemui awak media di ruang Dinasnya mengatakan, bahwa persoalan tunggakan pajak tersebut sudah diselesaikan oleh pemda Limapuluh Kota, namun untuk lebih jelasnya silakan tanya langsung pada kepala Badan Keuangan.
Setelah dikonfirmasikan kepada Irwandi S.sos.MM. selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Limapuluh Kota Mengatakan, sebenar persoalan itu sudah kita selesaikan dengan Samsat Limapuluh Kota walaupun ada tunggakan jumlahnya sangat sedikit namun ada persoalan tentang data sehubungan banyaknya kendaraan dinas yang berplat merah C yang bukan tanggungan Pemda, karena bukan seluruh mobil dinas berplat C milik Pemda Limapuluh Kota seperti mobil dinas yang dipergunakan Depag, Pengadilan agama dan lain lain tuturnya.(saiful datuak).
