PADANG, Sumbartime.com — Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membangun infrastruktur pendukung di permukiman hunian tetap mandiri Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh. Proyek prasarana, sarana, dan utilitas umum senilai Rp1,108 miliar ini meliputi pembuatan drainase, penahan tebing, serta pengecoran jalan untuk melindungi puluhan warga penyintas bencana dari ancaman longsor dan banjir.
Kawasan hunian yang diresmikan bagi penyintas galodo Sungai Batu Busuak tersebut berdiri di atas tanah ulayat Suku Tanjung seluas 1.800 meter persegi. Sebanyak 10 unit rumah tipe 36 telah dibangun, namun lokasi lereng bukit membuat pemukiman rawan tergenang air dan longsor. Pembangunan infrastruktur pendukung menjadi kebutuhan mendesak warga setempat saat memasuki musim hujan.
Progres Pembangunan PSU dan Fasilitas
Pelaksana proyek CV Gapurus Jaya Bersama, Randa, menyebutkan realisasi pengerjaan fisik telah mencapai 65 persen pada awal November. Konstruksi dinding penahan dibangun sepanjang 27 meter dengan tinggi 3 meter dari pasangan batu kali dan beton bertulang. Sementara itu, saluran drainase dirancang sepanjang 300 meter untuk mengalirkan air hujan dari perbukitan secara lancar.
Salah seorang warga setempat, Desmaniar (54), mengungkapkan rasa lega atas rampungnya sebagian fasilitas tersebut. Ia mengaku sebelumnya risau dengan potensi tanah ambles di dekat pintu masuk perumahan. “Alhamdulillah, setelah adanya drainase ini, air tidak tergenang lagi, dan kita tak waswas kalau seandainya hujan lebat,” ujarnya saat dikonfirmasi mengenai kondisi lingkungannya.
Komitmen Pemulihan Infrastruktur Pascabencana
Kepala Dinas Perkim Kota Padang, Tri Hadiyanto, menyatakan pembangunan fasilitas perumahan ini bagian dari percepatan pemulihan pascabencana. Pihaknya mencatat realisasi pembangunan drainase kota telah melampaui 10 kilometer dari target awal empat kilometer. Pihaknya optimistis pengerjaan berbagai paket prasarana permukiman akan rampung dan melampaui target yang ditetapkan hingga akhir tahun anggaran.
Secara terpisah, Ketua Satgas PRR Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra dilakukan bertahap sesuai skala prioritas. Pemerintah pusat menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp100,1 triliun periode 2026–2028 untuk rehabilitasi kawasan terdampak. Ia mengimbau masyarakat bersabar karena proses rekonstruksi infrastruktur memerlukan rentang waktu hingga tiga tahun.
