SumbartimeNasional-Hanya karena berpegang teguh atas keyakinan dan kepercayaannya menjalankan agama, seorang dosen IAIN Bukitinggi, bernama Hayati Syafri, harus kehilangan pekerjaannya sebagai tenaga pengajar di kampus tersebut.
Hayati Syafri yang telah menjadi PNS sejak tahun 2007, dinonaktifkan oleh pihak Kampus mengajar mata kuliah Bahasa Inggris, sejak awal Februari 2018 kemaren hanya gegera dirinya bercadar.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, dirinya mengaku telah diberitahu untuk non aktif mengajar di kampus IAIN Bukitinggi, awal Februari 2018 kemaren melalui lisan saja. Alasan kampus menonaktifkan dirinya karena melanggar aturan berpakaian yang diterapkan pihak kampus.
Atas putusan pihak kampus, Hayati Syafri merasa dirinya sedang mendapatkan cobaan serta ujian melalui hukuman yang diberikan kepadanya. Namun bagi dirinya, keputusan untuk bernikab atau bercadar sudah menjadi keputusan serta keyakinannya sebagai seorang muslimah.
Kedepan setelah selesai dirinya melaksanakan pendidikan yang saat ini sedang ia geluti, maka dirinya akan menyelesaikan permasalahan penonaktifan dirinya oleh pihak kampus IAIN Bukitinggi melalui jalan musyawarah, pungkasnya mengatakan.
Sementara itu, seperti diketahui beberapa waktu lalu beredar serta viral surat imbauan dari Kampus IAIN Bukitinggi yang melarang peserta didiknya memakai cadar dalam mengikuti prosesi belajar dan mengajar.
Dalam surat edaran tertanggal 20 Februari 2018 kemaren, pihak kampus bahwa mahasiswi IAIN Bukittinggi harus memakai pakaian agak longgar, jilbab tidak tipis dan tidak pendek, tidak bercadar/masker/penutup wajah, dan memakai sepatu serta kaos kaki.
Dari informasi pihak kampus IAIN Bukitinggi, seperti dilansir dari Metro Andalas.co.id, Wakil Rektor III Nuraisyah, menyebutkan Perempuan menggunakan cadar di lingkungan kampus kami memang tidak membenarkan karena kita harus tahu siapa orang yang masuk ke dalam.
Kita tidak pernah melarang orang menggunakan cadar. Tapi itu untuk di luar. Untuk masuk ke kampus, sesuai kode etik Kita, dibuka wajah. Wajah kan bukan aurat, ujarnya mengatakan.
Namun jika merunut pada Pasal 6 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: (b) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Menurut Muhammad Afif Sholahudin,Badan Eksekutif (BE) Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Jawa Barat, mengatakan kampus harus bersifat netral dan tidak boleh dikendalikan oleh pengaruh apapun seharusnya cadar tidak menghantui kampus, setidaknya hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, tukuknya mengatakan. (ezi)
