Sumbartime.com-Kota Solok dinobatkan menjadi tuan rumah pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi 2018, kegiatan yang diikuti oleh tiga pemerintahan daerah tingkat dua itu, dilaksanakan pada Selasa 24 April 2018, di Aula kantor Bappda kota Solok. Dianatara pemerintahan yang tergabung pada kegiatan itu adalah, Kota Solok, Kota Sawah Lunto, serta Kabupaten Dharmas raya.
Sementara itu dari masing masing pemerintahan yang ada tersebut dihadiri oleh, kepala daerah atau wakil kepala daerah, sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala dinas Kominfo, Inspetorat, kepala dinas Perizinan, dinas BKD, serta kepala OPD lainnya yang ditunjuk oleh KPK RI.
Dalam kata sambutannya, walikota Solok Zul Elfian,SH.M.Si yang diwakili oleh wakil walikota Solok Reinier,ST.MM, mengucapkan terimakaaih atas dinobatkannya kota Solok sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut.
Dan diharapkannya, semoga dari upaya keras yang telah dilakukan oleh KPK RI dalam mencegah terjadinya peluang korupsi agar benar benar dapat sebagai penutup setiap celah korupsi yang ada, dan kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan.
Disela kegiatan itu, wakil walikota Solok juga membacakan hasil Monev rencana aksi korupsi terintegrasi tahun 2017 yang telah dilakukan dan sesuai dengan yang telah direkomendasikan oleh KPK RI, seperti halnya pada bidang oerencanaan san penganggaran keuangan aksi pemko Solok adalah mengemplemantasikan aflikasi e-planning.
Sementara itu, pada bidang pelayanan terpada satu pintu, sesuai dengan yang telah direkomnendasikan oleh KPK RI, pemko Solok dalam mengelola perizinan telah melaksanakannya secara eletronik yang telah dilaksanakan melalui badan PTSP.
Lebih jauh orang nomor dua dikota Solok itu menyampaikan, terkait dengan kepatuhan LHKPN dan pengendalian Gratifikasi tahun 2017 telah diproses bagi yang telah diproses bagi yang telah melaporkan, tapi monitoring tidak dilaksanakan karena tidak ada yang melaporkan.
Terkait dengan penguatan peran Inspetorat, kapasitas APIP pemko Solok berada pada posisi level dua sedangkan maturitas SPIP dari hasil QA dengan BPKP perwakilan Sumbar terletak pada angka 3.11 dan sedang proses pusat.
Penerapan tunjangan untuk perbaikan penghasilan, wawako mengatakan telah dilakukan sejak januari 2018 lalu, dan terkait dengan pembenahan aset daerah, Pemko Solok mempunyai kendala atau masalah dengan pihak ketiga yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan atau belum mendapatkan solusinya.
Untuk rencana aksi terkait dengan partisipasi publik, pemko Solok melaksanakan sosialisasi LAPOR Complain Handing Systim kepada perangkat daerah untuk dimaksimalkannya dalam penyelesaian penyusunan RAD PPK terintegritas 2017, sehingga penyusunannya itu dapat dituntaskan, dan sekarang menyelesaikan penyusuan RAD PPK terintegritas tahun 2018.
Semoga apa yang telah dilaksanakan itu benar benar dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan menunjang upaya pemerintah dalam memacu pembangunan daerah disegala bidang, ungkap wakil walikota Solok mengakhiri.
Sementara itu dalam kesempatannya memberikan pemaparan, Satgas wilayah I KPK RI, Juliawan Superani menegaskan agar pemerintah daerah memberikan wewenang penuh dan mengedepankan peran penting inspetorat dalam melakulan tupoksinya sebagai bagian dari pemerintah daerah itu sendiri.
Karena menurut Satgas KPK RI itu, jabatan di Inspetorat merupakan jabatan penting dan memilki kekuatan sendiri untuk menyelamatkan masyarakat dan daerahnya, dan inspetorat harus melakulan media komunilasi yang intens. ( Gia)
