Payakumbuh – Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi fondasi utama dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan sebuah visi besar tidak hanya diukur dari hasil yang tampak, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengelola potensi hambatan secara terukur.
Hal itu disampaikan Zulmaeta saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029, yang digelar di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (5/11/2025).
“Risiko adalah bagian dari perjalanan pembangunan. Ia bukan untuk dihindari, tetapi harus kita kenali, kita analisis, dan kita kelola secara efektif,” ujar Wako Zulmaeta.
Dengan memahami dan mengelola risiko secara cermat, lanjutnya, pemerintah tidak hanya dapat meminimalisir potensi ancaman, tetapi juga mampu mengoptimalkan berbagai peluang yang muncul.
Menurut Zulmaeta, Payakumbuh sebagai kota kecil dengan potensi besar harus membangun dengan penuh perhitungan dan kesiapan menghadapi tantangan. Ia menegaskan bahwa semangat dan niat baik saja tidak cukup tanpa sistem yang kuat dalam mengenali dan mengelola risiko kebijakan.
Bimtek ini disebut menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 serta memperkuat penerapan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
Dalam kesempatan itu, Zulmaeta juga menyoroti pentingnya kesadaran aparatur sipil negara (ASN) untuk mengintegrasikan prinsip manajemen risiko ke dalam setiap program dan kebijakan. Ia berharap ASN memiliki kemampuan analitis dan kesiapan mengambil langkah antisipatif dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaan.
“Sebagai ASN, kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Mari jadikan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan,” tegasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat, Rizal, yang menjabat sebagai Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Dalam paparannya, Rizal menjelaskan bahwa pengelolaan risiko merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia menekankan bahwa pemerintahan yang efektif bukan berarti bebas dari risiko, melainkan mampu mengenali dan mengelolanya secara bijak.
“Manajemen pemerintahan yang baik bukanlah yang takut risiko, tetapi yang mampu memikirkan dan memilih risiko mana yang terbaik untuk dihadapi,” ujar Rizal.
Ia mencontohkan, isu pengentasan kemiskinan merupakan bentuk nyata dari pengelolaan risiko lintas sektor. Keberhasilan Sumatera Barat menjaga angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional, kata Rizal, menjadi bukti pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mengidentifikasi dan mengendalikan potensi hambatan pembangunan.
“Menurunkan angka kemiskinan adalah contoh konkret pengelolaan risiko yang berhasil. Minimal capaian ini harus terus kita pertahankan,” tambahnya.
Rizal juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko tidak hanya bergantung pada regulasi dan sistem, tetapi juga pada komitmen seluruh elemen pemerintah daerah untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperkuat budaya kerja yang transparan serta akuntabel.
“Manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi budaya berpikir dalam setiap langkah pemerintahan. Jika budaya ini tumbuh, Payakumbuh akan mampu menghadapi masa depan dengan lebih tangguh dan terukur,” pungkasnya. (MC)
