SARILAMAK, Sumbartime.com — Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota menegaskan komitmen pengisian jabatan tinggi pratama Eselon II secara transparan dan non-transaksional. Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Rito Resa, memastikan proses seleksi berjalan bebas dari intervensi politik maupun praktik jual beli jabatan. Pernyataan tersebut disampaikan Rito saat memaparkan arah pembenahan birokrasi daerah dalam Podcast Kusieh Bendi.
Proses pengisian jabatan tinggi pratama Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dipastikan berlangsung secara transparan dan non-transaksional. Langkah ini diambil guna membenahi sistem birokrasi daerah agar diisi oleh pejabat yang berkapasitas serta memiliki integritas tinggi. Pemerintah daerah berkomitmen penuh menghapus stigma penunjukan jabatan berbasis transaksi maupun kedekatan politik.
Pelibatan Akademisi dan Tokoh
Saat berbicara di Podcast Kusieh Bendi, Wakil Bupati Limapuluh Kota Ahlul Rito Resa mengungkapkan bahwa panitia seleksi diperkuat oleh akademisi ternama. Panitia seleksi tersebut melibatkan mantan Rektor Universitas Negeri Padang Prof. Ganefri serta mantan Rektor Universitas Andalas Prof. Wery Darta Taifur. Selain itu, tahap awal seleksi mengikutsertakan mantan Wali Kota Payakumbuh Riza Pahlepi dan dilanjutkan Aristo Munandar pada tahap berikutnya.
Rito menegaskan kepala daerah tidak melakukan intervensi sedikit pun terhadap panitia seleksi dalam menentukan nama-nama pejabat yang lulus penilaian. Pihaknya mempercayakan penuh proses penyaringan kepada tokoh-tokoh profesional. “Tidak ada intervensi dari kepala daerah terkait penunjukan. Kita menitip pesan sama panitia seleksi ini, tolong berikan 50 kota ini dari yang ikut seleksi ini orang yang terbaik,” kata Rito.
Tegakkan Transparansi dan Komitmen
Selain pembenahan seleksi Eselon II, Rito menekankan pentingnya menjaga birokrasi dari tekanan tim sukses pascapilkada. Pemkab Limapuluh Kota menyepakati komitmen bersama untuk menutup celah permainan proyek maupun titipan posisi jabatan. Kebijakan ini diterapkan agar para pejabat dapat fokus mengeksekusi program kerja tanpa dibayangi kepentingan politik pragmatis yang merugikan pelayanan publik.
Langkah penataan birokrasi secara ketat ini menjadi bagian dari target besar Pemkab Limapuluh Kota untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang sebelumnya berada di peringkat ke-16 dari 19 daerah di Sumatera Barat. Dengan menempatkan pejabat Eselon II yang berkompeten dan bersih, Rito meyakini tata kelola pemerintahan yang akuntabel dapat terwujud demi kemajuan daerah.
Pembahasan lengkap soal ini bisa disimak dalam episode podcast Kusieh Bendi di kanal YouTube Dimensia Creative.
