SUMBARTIME.COM,-Puluhan orang yang mengatasnamakan diri “Aliansi Bukittinggi Peduli” mendatangi Kantor DPRD Kota Bukittinggi Senin, 24/08/2021
Menurut Deni Satriadi yang merupakan koordinator lapangan, mengatakan selain permasalahan perwako 40/41 tidak di cabut melainkan di revisi, juga ada beberapa catatan kritis Yang disampaikan pada walikota dan wakil walikota Bukittinggi saat ini.
DPRD Kota Bukittinggi yang diwakili oleh Herman Sofyan, Nur Hasta, Edison Nimli dan Ibra Yasser. Kemudian menerima beberapa perwakilan, koordinator Aliansi Bukittinggi Peduli di dalam ruang rapat dewan tersebut.
Tampak beberapa tokoh lainnya dalam audiensi tersebut di antaranya, Fauzan Hafizh, Ivan Haykal, Young Happy dan lainnya.
Ketua DPRD kota Bukittinggi, Herman Sofyan mengatakan akan meneruskan aspirasi yang di sampaikan Aliansi Bukittinggi Peduli tersebut kepada Walikota Bukittinggi.
“Saya ucapkan terimakasih dengan pertemuan mendadak ini, kami menampung aspirasi dan ditindak lanjuti karna itu merupakan tanggung jawab kita akan mengawal masukan ini dan disampaikan dalam rapat, kemudian di teruskan kepada Walikota”.
Penyampaian aspirasi ini berjalan alot dan tertib dengan pengawalan petugas keamanan, dan mematuhi protokol covid 19
Siaran Perss Aliansi Bukittinggi Peduli
“Negara ini, dengan lembaganya, adalah milik orang-orang yang menghuninya. Kapan saja mereka akan bosan dengan pemerintah yang ada, mereka dapat menggunakan hak konstitusinal mereka untuk mengubahnya, atau menggunakan hak revolusioner mereka untuk menggulingkannya.”(Abraham Lincoln)
Hidup rakyat Bukittinggi!
Sejak 21 Februari 2021 Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Bapak Erman Safar dan Bapak Marfendi dilantik, sudah kurang lebih 6 bulan hingga sekarang gebrakan dan program kerja dari beliau sangat dinanti oleh masyarakat Kota Bukittinggi. Tetapi apa boleh buat bukan program kerja yang direalisasikan oleh Bapak Walikota dengan janji dan Visi Misinya. Rakyat Bukittinggi sangat kecewa dengan segala kebijakan – kebijakan Bapak Walikota dan Bapak Wakil Walikota Bukittinggi.
Seluruh isi kepala Bapak Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota untuk kota ini sibuk dengan “Nepotisme besar-besaran” diantaranya di gantinya Ketua DPRD Kota Bukittinggi pada 31 Mei 2021 dan mendistribusi “orang-orang Walikota” ke posisi jabatan pemerintah dan lembaga pemerintah.
Janji Politik Bapak Walikota dan Bapak Wakil Walikota Kota Bukittinggi untuk mensejahterakan pedagang Bukittinggi dengan mencabut Perwako 40/41 tahun 2018 ternyata meleset dan membuat semua orang geleng kepala dari janji untuk mencabut cuma hanya bisa merevisi pada 6 Agustus 2021 yang tidak sesuai dengan janji politiknya.
Ternyata Kota Bukittinggi sama saja seperti zaman Orde baru yang kebebasan ekspresi rakyatnya di batasi, ini sangat jelas sekali terjadi pada 23 Juli 2021 warga Kota Bukittinggi batasi bersuara. Jika dikaji seluruh kebijkan beliau ini sangat melanggar sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi ketika pelantikan dan kenyataan terjadi adalah instabilitas dan gangguan kinerja Kota Bukittinggi.
Maka dari itu kami mewakili catatan kritis untuk Bapak Walikota Bukittinggi dan Wakil Walikota Bukittinggi terhormat!
- Segera CABUT bukan REVISI PERWAKO 40/41 tahun 2018
- Stop Kriminalisasi, selamatkan domkrasi Kota Bukittinggi. Lawan setiap upaya pembungkaman terhadap nalar dan suara kritis rakyat Bukittinggi.
- Status quo pimpinan DPRD Kota Bukittinggi, jangan Paksakan kehendak Partai pemenang Pemilu demi hasrat kekuasaan yang bisa mengancam stabilitas dan legislatif Kota Bukittinggi
Panjang umur perjuangan!
Viva la revolution!
Koodinator Lapangan DENI SATRIADI
(Alex)
