SUMBARTIME.COM-Dua orang terduga mucikari pelaku Human Trafficking atau perdagangan manusia ditangkap aparat Polresta Padang, Minggu (2/2) dini hari sekira pukul 00.45 WIB di Kawasan Belimbing, Kuranji.
Kedua terduga mucikari tersebut masing masing berinisial OM (19) seorang tukang parkir dan FA (18), Eks Pelajar warga Purus. Keduanya ditangkap berdasarkan laporan pihak keluarga wanita korban eksploitasi seks komersil dengan No : LP/65/B/II/2020/SPKT Unit III, tanggal 02 Februari 2020.
Menurut Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Tri Himawan melalui Kasatreskrim, AKP Edriyan Wiguna, kepada awak media, Senin (3/2) membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya kasus itu berawal dari pihak keluarga korban yang tidak terima anaknya yang masih dibawah umur menjadi korban perdagangan untuk melayani pria hidung belang.
Lantaran tidak terima, pihak keluarga melakukan penyamaran dan memancing kedua terduga mucikari tersebut untuk bertemu dan berpura pura memesan wanita. Setelah perjanjian disepakati, terjadilah pertemuan pihak keluarga korban dengan dua terduga mucikari tersebut. Selanjutnya kedua mucikari itu langsung diamankan oleh pihak keluarga dan dibawa ke Mapolresta Padang.
Dalam pengakuan dua mucikari itu, jika mereka melancarkan aksinya menjual wanita muda untuk menjadi pelayan hohohihi alias pelayan seks kepada pria hidung belang, terhitung sejak 27 Januari hingga 30 Januari 2020 kemaren.
Adapun modus operandi mereka, yakni dengan menggunakan aplikasi MiChat. Para mucikari mencari tamu dan memperkenalkan dagangannya melalui aplikasi tersebut. Setelah mendapatkan calon pembeli selanjutnya para terduga mengantarkan wanita muda yang rata rata masih bawah umur ke kamar hotel tempat pemesan menginap.
Oleh si pemesan, para mucikari ini mendapatkan imbalan sebesar Rp 200 Ribu. Tidak sampai disitu, mucikari juga menerima fee dari para wanita korban dagangan mereka sebanyak Rp 100 Ribu.
Saat ini keduanya sudah diamankan dan akan dijerat dengan Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, papar Edriyan. (dei)
