SUMBARTIME.COM-Berbagai macam kritikan, saran, dan pandangan terhadap nota LKPJ walikota Solok tahun 2017, disampaikan dan dibacakan oleh masing masing juru bicara fraksi dalam sidang paripurna DPRD kota Solok, Selasa 3 April 2018, diruangan yang sederhana itu terlihat para wakil rakyat meluapkan rasa kekecewaannya terhadap kinerja OPD beserta perangkatnya, dan jelas kekecewaan itu merupakan wujud dari kegamangannya atas kemampuan Pemko Solok dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang telah memberikan amanah kepada legislator yang ada tersebut.
Kritikan, saran, serta pandangan yang dilahirkan oleh masing masing fraksi itu dipicu oleh Rapor Merah yang didapati oleh Pemko Solok setelah para wakil rakyat itu membaca dan mencermati nota LKPJ tahun 2017 yang pada hari sebelumnya telah disampaikan lansung oleh wakil walikota Solok Zul Elfian,SH,Msi.
Seperti kritikan, saran, serta pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi PAN (F-PAN) DPRD Kota Solok yang dibacakan oleh Angry Nursya, F-PAN mempertanyakan tentang cara Pemko Solok melakulan pendataan terhadap masyarakat daerah setempat terkait dengan penyaluran program pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH)/ kartu keluarga sehat, KIS, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Dari hasil reses yang telah dilaksanakannya telah terjadi kesalahan dalam menyalurkan bantuan dari program tersebut, seperti halnya bantuan KIP yang banyak diberikan kepada anak yang telah putus sekolah atau anak yang tidak bersekolah, sementara itu anak yang layak mendapat bantuan dan masih bersekolah tidak menerima bantuan tersebut.
Terkait dengan masalah keamanan setiap petak toko dan kios/ los yang ada dipasar raya Solok, seakan akan OPD yang bersangkutan tidak memikirkannya walaupun telah diingatkan lansung oleh masyarakat pedagang melalui wakilnya di lembaga legislatif, seperti halnya untuk mengaktifkan kembali lampu yang ada disetiap gang pasar raya Solok.
Dikatakannya, dalam hal tersebut telah disampaikan oleh pihak legislatif kepada Dinas Koperindag melalui Kabid pasarnya, namun sampai sekarang lampu tersebut belum nampak terpasang, atau mungkin juga belum bisanya ditingkatkan keamanan pasar raya Solok dari kemungkinan buruk yang terjadi, juga disebabkan karena banyaknya kegiatan lain yang harus dilaksanakannya oleh OPD tersebut.
Hal lain yang dipertanyakan oleh F-PAN adalah terkait dengan terjadinya pengurangan penerimaan RASKIN dibeberapa kelurahan tertentu, sementara dari hasil Reses yang dilakukan oleh F-PAN terbukti masih banyak masyarakat yang layak untuk diberi dan patut untuk menerima Raskin tersebut, ungkap Juru bicara tersebut.
Melanjutkan pandangan umum yang disampaikannya itu, F-PAN menyarankan agar Pemko Solok menyediakan sarana informasi berupa pengeras suara untuk pemberitahuan waktu sholat disetiap instansi pemerintahan yang ada dan di tempat tempat umum pada titi titik tertentu, hal itu disarankannya demi mewujudkan kota Solok menjadi kota Serambi Madinah sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi walikota Solok.
Masih banyak yang harus diperbaiki oleh Pemko Solok, termasuk mental dan kopentensi para pejabatnya yang ada, agar ketertinggalan pembangunan dapat dipacu dan tepat sasaran, papar Anggry Nursya mengakhiri. (Gia)
