BUKITTINGGI, Rabu 31 Juli 2024 – Walikota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di aula kantor DPRD Kota Bukittinggi pada Selasa (30/7) malam.
Erman Safar memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Fraksi Gerindra atas tanggapannya. Pemerintah Kota Bukittinggi sependapat dengan Fraksi Gerindra untuk bersinergi dalam pencapaian RPJMD.
“Terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tanggapan yang diberikan dari Partai Gerindra. Kami sependapat dengan apa yang disampaikan Fraksi Gerindra bahwa ke depan antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD dapat bersinergi untuk pencapaian RPJMD demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Walikota.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi PKS, yang menyebutkan target pendapatan retribusi terbesar berasal dari sektor pariwisata, Walikota Bukittinggi menjelaskan bahwa bencana alam sejak Desember 2023 berdampak pada realisasi retribusi daerah. Namun, dengan dibukanya akses jalan Lembah Anai dan kondisi alam yang kondusif, pemerintah tetap berupaya mencapai target pendapatan asli daerah dalam Rancangan Perubahan APBD TA. 2024.
Walikota juga menanggapi pemandangan umum Fraksi Demokrat dengan penjelasan bahwa pemerintah tetap melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah tidak hanya dari pajak dan retribusi, tetapi juga optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah untuk menambah pendapatan asli daerah. Penambahan pendapatan daerah juga bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp11.000.000.000. Pemerintah Kota Bukittinggi setuju dengan Fraksi Demokrat bahwa penyerapan anggaran harus memberikan efek positif dalam menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.
Erman Safar juga menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum Fraksi PAN Pembangunan bahwa pemerintah berharap pembahasan berikutnya akan menyempurnakan perubahan APBD 2024. Menanggapi Fraksi NASDEM PKB, Walikota menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya mencapai target pendapatan asli daerah sesuai Rancangan APBD TA. 2024 hingga Desember 2024, dan meminta seluruh Kepala SKPD untuk melakukan verifikasi, evaluasi, dan rasionalisasi terhadap belanja yang direncanakan guna meminimalkan SILPA pada akhir tahun anggaran.
Tanggapan terakhir ditujukan kepada Fraksi Golkar terkait pembiayaan daerah. Dalam APBD awal tahun 2024, asumsi Pembiayaan Daerah sebesar Rp50 Miliar bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, namun setelah audit BPK, pembiayaan yang bersumber dari SILPA adalah Rp33.057.673.165,00. Saat ini, Koperasi Saayun Salangkah sedang melakukan penggantian proses pengurusan sehingga harus menunggu penyelesaian pembukuan dan laporan dari kepengurusan yang lama.
“Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019-2024 atas kerjasamanya bersama Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Erman Safar.
Rapat Paripurna dengan 3 agenda itu dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi, FORKOPIMDA Kota Bukittinggi, Ketua Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi, Ketua Pengadilan Agama Kota Bukittinggi, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Camat dan Lurah se-Kota Bukittinggi, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Tokoh Masyarakat, unsur pers baik cetak maupun elektronik, dan tamu undangan lainnya. (alex)
