Sumbartime – Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 4,04%, menempatkannya dalam 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menanggapi situasi ini dengan memberikan arahan dan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi. Ia menekankan pentingnya tindakan konkret untuk menekan laju inflasi di provinsi tersebut.
Dilansir dari laman Media Indonesia Pada bulan Juni, inflasi Sumatera Barat berada di peringkat keempat tertinggi di Indonesia. Mahyeldi, yang dikenal dengan panggilan Buya, menekankan perlunya sinergi dan komunikasi antar kabupaten/kota dalam mengatasi masalah ini. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada 29 Juli, tercatat ada sepuluh daerah di Sumbar yang mengalami penurunan indeks perkembangan harga.
Sebagai langkah untuk menangani inflasi, Mahyeldi menyarankan beberapa strategi, termasuk menindaklanjuti hasil Rakornas Inflasi Mingguan oleh Kemendagri, memfasilitasi distribusi dan pasokan pangan strategis, serta menambah daerah sentra produksi tanaman pangan baru. Selain itu, upaya ini juga melibatkan perbaikan struktural lahan pertanian pascabencana, dengan fokus pada manajemen ekonomi yang memperhitungkan potensi bencana alam.
“Sumatra Barat untuk Juni ini, termasuk yang tertinggi inflasinya, di nomor empat, 4,04%. Tahun 2023 termasuk yang terbaik, sekarang gantian. Insya Allah ini akan segera ditekan dalam bulan-bulan selanjutnya. Maka dari itu, dibutuhkan langkah yang konkret dalam mengatasi ini,” ungkap Buya, panggilan akrab gubernur, beberapa waktu lalu
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, M Abdul Majid Ikram, juga menyoroti pentingnya memahami potensi bencana alam di Sumbar. Ia menjelaskan bahwa bencana alam dapat merusak lahan pertanian dan infrastruktur, sehingga perlu dukungan dari pemerintah untuk memperbaiki situasi tersebut. Majid juga menekankan bahwa fokus pada manajemen ekonomi berbasis potensi bencana menjadi krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah tersebut.
“Satu hal yang menarik bagi saya, Sumatra Barat ini termasuk wilayah yang masuk kategori rawan bencana. Untuk itu, kita harus fokus dalam manajemen ekonomi yang berbasis potensi bencana. Dibutuhkan perbaikan secara struktural untuk lahan pertanian pascabencana dan tentu butuh dukungan pemerintah,” jelas Abdul.(R)
