BUKITTINGGI – Kebijakan pilih kasih dapat disangkakan telah dipertontonkan pemerintah kota Bukittinggi kepada masyarakat yang berjualan makanan untuk berbuka di bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M.
Setidaknya hal itu terlihat dari pelarangan masyarakat yang berjualan di kawasan jalan di daerah Belakang Balok saja. Sementara di kawasan jalan di tempat lain, misalnya di daerah Tarok, pedagang berjualan tak ada larangannya.
Ironis memang, tapi ini fakta yang terjadi di kota dengan seluas 25 kilometer persegi ini. Dengan dalil penegakan aturan, jelas alasan ini pemerintah melalui Satpol PP Kota Bukittinggi tampil sebagai penegak Perda.
Kalimat yang sering dilantangkan menegakkan Perda, namun kalimat tersebut dapat diasumsikan khususnya hanya di kawasan Kelurahan Belakang Balok, lokasi Pasar Pabukoan yang saban Ramadhan jadi tumpuan pedagang kecil.
Masalah klasik mungkin demikian rasanya yakni, aturan ditegakkan, tetapi lokasi alternatif tak kunjung matang.
Pedagang disuruh pindah, namun peta pindahnya mungkin masih imajiner. Diperkirakan di sini lah perdebatan bermula dan berakhir di media sosial antara salah seorang anggota DPRD Kota Bukittinggi dengan Kepala Sat Pol PP.
Dalam video, adu argumen antara Kasatpol PP, Sanji dan anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera, Ibra Yaser, menjadi viral dan jadi bahan obrolan di kalangan masyarakat luas.
Di narasinya bisa saja menjadi mengerucut pada sindiran lama yang tak pernah basi, hukum terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Satpol PP dipuji semisal “sangat profesional” ketika menyidang pedagang kecil lewat Tipiring, meja lipat, spanduk, dan termos jadi alat bukti pelanggaran bagi para tersangka pelanggar.
Namun publik mungkin saja mengumpat saat mengingat cerita lain, pelanggaran tata ruang, perizinan, atau ketertiban di kalangan elit yang kerap berakhir sebagai bisik-bisik rapat.
“Ironi memang, pembuat Perda kerap tampil sebagai pembela warga saat penertiban berlangsung, sementara penegak Perda berdiri sendiri memikul amarah publik, kata Yose (53) warga Bukittinggi.
Menurutnya, dilema klasik pun berulang yaitu, menjalankan aturan atau menjaga empati.
Ketika integritas diuji, intervensi politik dan profesionalisme aparat ikut disorot, apakah penertiban sudah proporsional, beradab, dan sesuai kewenangan?, Yose mempertanyakan.
“Di bawah bayang Jam Gadang, warga hanya ingin satu hal sederhana yaitu, keadilan yang konsisten,” terangnya.
Lebih dari itu kata Yose, bukan sekadar tegas pada pedagang kecil yang mengejar rezeki berbuka, melainkan juga berani pada pelanggar berdasi yang ikut menyusun aturan.
Kejadian yang terjadi hari ini, merupakan pertanda bahwa Pasar Pabukoan akan terus jadi panggung sindiran, tempat ketertiban diuji, dan nurani publik menagih janji yang sama, tegak tanpa pandang bulu.
Pernyataan nya, kapan rakyat kecil tidak lagi menjadi objek dalam narasi penegakan aturan merupakan harga mati. (*)
