BUKITTINGGI – Anggota DPRD Kota Bukttinggi dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Rahmi Brisma mempertanyakan perihal penyaluran bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat di kota itu.
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Ketentraman dan Ketertiban Umum, di ruang rapat DPRD Kota Bukttinggi, Senin (8/1/2024).
”Bismillahhirahmanirahim dan mengharap ridha Allah SWT, serta keberpihakan kepada rakyat, maka dengan ini fraksi PAN menanyakan terkait penyaluran yang dilakukan. Hati hati ini tahun politik,” Rahmi dengan suara keras dan lantang, setelah menyampaikan.
Ia menyampaikan, dari data yang dimiliki nya tentang masyarakat yang patut dibantu kemarin kemarin itu ditolak.
Ada berbagai macam bantuan, yang diusulkan dari APBN dan yang dari CSR BUMN, itu masuk ke kota Bukittinggi dalam bentuk barang atau uang, disalurkan oleh PT POS, Pemko, lembaga sosial non pemerintahan.
“Tentang prosedur yang berkaitan dengan APBN yakni seluruh Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) hari ini jumlahnya sudah 41.000 yang sebelumnya 19.000 dan sudah kami perbanyak di kota ini,” kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.
Dijelaskan, dari data 41.000 ini nanti ada verifikasi lapangan dari, lurah, dinas sosial dan kader kader PSM, semuanya akan tercatat seperti, rumahnya bagaimana, mobilnya ada atau tidak, usahanya bagaimana, penghasilannya dan sebagainya.
Semua data kita kirim ke kementrian sosial dan dipilih oleh mereka. Dari sana kita mendapatkan jumlah masyarakat penerima, ada beberapa kriteria dari Kementrian sosial. Artinya Presiden Jokowi inginkan pengentasan kemiskinan pada 2024 ini. Slot bantuan di Indonesia ada 10 juta, namun siapa yang paling rajin komunikasinya ia yang dapat banyak dan akan mengurangi daerah lain.
“Nah..!! Untuk menambah jumlah yang lain, inilah kami lakukan secara intensif komunikasi politik (minta tolong) dimana ada di DPR RI Fraksi fraksi Gerindra, ini polanya,” sebut Erman yang jaga selaku ketua DPC Gerindra kota itu.
PAN juga ada di kementrian sosial, juga ada di komisi Xl, hubungi PAN dan ia juga kasih slot.
“Kami bekerja demi rakyat atas nama rakyat, apapun pilihan rakyat terhadap partai politik tentunya hak mereka, kami tetap akan bantu,” tegas Erman.
Adapun dari penyaluran Pokir anggota DPRD juga berdampak sosial bagi masyarakat, bonusnya pilihan politik bagi politikus itu sendiri. (Alex)
