BUKITTINGGI – Pentingnya koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bukittinggi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi dalam pengimputan data statistik sektoral yang dipublikasikan dalam Bukittinggi Dalam Angka menjadi sorotan utama dalam kegiatan workshop yang digelar pada Senin pagi, 20 Januari 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lantai 1 Kantor Balaikota Bukittinggi, Jl. Kusuma Bhakti Bukik Gulai Bancah, dan dihadiri oleh peserta dari Sekretaris serta Operator Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Bukittinggi.
Workshop bertujuan untuk memanfaatkan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam modul e-Walidata yang terintegrasi dengan SIPD-RI guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan informasi yang akurat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappelitbang Kota Bukittinggi, Robby Novaldi, SE, M.Ec.Dev, mengungkapkan pentingnya penginputan data statistik sektoral yang tidak hanya memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai amanat dari perundang-undangan.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah tidak hanya akurat, tetapi juga sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,” jelas Robby.
Selain Robby, turut hadir Kepala BPS Kota Bukittinggi, Abdi Gunawan, dan Kadiskominfo Kota Bukittinggi, Suryadi, ST, yang memberikan dukungan penuh terhadap implementasi e-Walidata ini.
Workshop juga menghadirkan narasumber dari Statistisi Ahli Muda Diskominfotik Pemprov Sumbar, Yandi, S.Kom, yang menjelaskan tentang tahapan penginputan data dalam e-Walidata, mulai dari perencanaan hingga verifikasi data.
Pengelolaan data yang baik dan sesuai standar diharapkan dapat memperkuat sistem informasi pembangunan daerah yang lebih efisien dan transparan. Sejalan dengan itu, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi acuan dalam pengelolaan data, yang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas data yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat terus meningkat, sehingga proses pembangunan yang berbasis data dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel. (Aa)
