BUKITTIGGI – Dr. Mulyanti, S.Pd M. Pd salah seorang guru SMA di Kota Bukittinggi memberikan masukan sebagai bahan evaluasi bagi Pemkot Bukittinggi terkait Wako Erman anggarkan Rp13,5 M lebih bantu iuran komite 5.695 pelajar dan 517 guru di 2023 lalu.
“Program ini sangat membantu masyarakat Bukittinggi, cuma sedikit ada masukan dalam penggunaan dana ini yang sangat kaku,” sebut Mulyanti, Selasa (16/1/2024).
Dijelaskan, sekolah tidak bisa memakai sesuai kebutuhan, lebih kesarana. Sedangkan sekolah juga membutuhkan dana untuk meningkatkan mutu siswa dan guru.
“Ya…!! Cerita sarana tidak ada habisnya, kalau kita lihat, sekolah di Bukittinggi sudah bagus sarana dan prasarananya, yang di butuhkan sekarang dana untuk meningkatkan kompetensi siswa dan guru, untuk anak mengikuti lomba aja harus pakai dana pribadi, bukankah anak anak pintar tidak semuanya dari keluarga yang mampu,” ujarnya.
Pemko Bukittinggi merilis capaian 2023
Selama 2023 lalu, Pemko Bukittinggi telah menganggarkan dana sebesar Rp13,5 milyar lebih melalui APBD, untuk bantu iuran komite pelajar SMA se derajat, baik negeri maupun swasta, serta honor guru non PNS di sekolah tersebut. Dana itu digulirkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Provinsi Sumbar dan hibah pemko, melalui Bagian Kesra.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menjelaskan, bidang pendidikan, juga jadi prioritas bagi Pemko Bukittinggi. Setiap jenjang pendidikan diberikan program yang berkualitas dan membebaskan warga dari beban keuangan. Dengan dana dari APBD itu, 5.695 pelajar SMA dan SLB se Kota Bukittinggi bebas dari iuran komite dan 517 guru non PNS, mendapatkan dana insentif serta THR.
“Tahun 2023 lalu, kita Pemko Bukittinggi bayarkan uang komite untuk 5.695 pelajar SMA dan SMK sederajat, dengan anggaran Rp13,5 milyar lebih. Anggaran itu, juga termasuk honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan THR mereka,” ungkap Wako.
Wako menargetkan, 100 persen generasi muda Kota Bukittinggi wajib minimal pendidikan 12 tahun. Para pelajar juga dibebaskan dari beban biaya di setiap sekolah, salah satunya iuran komite di tingkat SMA.
“Beban pembangunan biarkan tanggungan pemerintah. Jangan bebankan rakyat,” tegasnya.
Rp 9,4 miliar lebih dana BKK, dimanfaatkan untuk membayarkan iuran komite 5.097 pelajar sebesar Rp 8.764.622.023,- dan insentif 98 guru tidak tetap SMA dan SLB Negeri sebesar Rp 686.000.000,-.
Sedangkan Rp 4,05 miliar lebih dana hibah, dibayarkan untuk iuran komite 598 pelajar sebesar Rp 1.118.800.000,- dan insentif 419 guru SMA dan SLB swasta di Bukittinggi sebesar Rp 2.933.000.000,-.
Total anggaran untuk pembebasan iuran komite pelajar SMA, SMK, SLB dan guru tidak tetap se Kota Bukittinggi, berjumlah Rp 13.502.422.023,-. (Alex)
