Bukittinggi, – Enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi berikan pemandangan umum atas hantaran R-APBD Perubahan 2022 dan R-APBD 2023. Pemandangan umum tersebut disampaikan secara resmi di Gedung DPRD setempat, Senin (12/09/2022).
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yurizal, menjelaskan, Jumat 9 September 2022 lalu, Pemerintah kota Bukittinggi telah menghantarkan 2 Raperda. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Wali kota Bukittinggi.
“Sesuai dengan mekanisme dan tahapan, maka pada Rapat Paripurna hari ini dilanjutkan dengan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023,” jelasnya.
Fraksi Nasdem-PKB, dibacakan Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan apresiasi kerja keras Pemko dalam merealisasikan pendapatan dan anggaran. Harmonisasi anggaran perubahan tahun 2022 dan harmonisasi rencana anggaran 2023 juga perlu diperhatikan. “Apakah PAD yang akan dinaikkan atau belanja yang akan dikurangi,” ujarnya.
Fraksi Nasdem-PKB, juga mempertanyakan strategi Pemko agar tercapainya mandatori UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD berkaitan dengan belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur 40%. Sementara belanja modal dihantarkan 19%.
Fraksi Amanat Nasional Persatuan, yang dibacakan Dedi Fatria, menyampaikan, Pemko butuh evaluasi mendalam , khususnya pada pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan pemerintah pada masyarakat.
“Untuk APBD 2023, diminta TAPD dan SKPD melakukan penyisiran secara informal. Kepala daerah juga diminta lakukan evaluasi pada semua lini SKPD agar capaian APBD 2022 sesuai dengan yang diharapkan,” ungkapnya.
Fraksi Golkar, dibacakan H. Syafril, menyampaikan, bagaimana solusi untuk anggaran yang dihilangkan dalam program UMKM. Selain itu, juga ditanyakan terkait program perbaikan RTLH melalui DAK dari 50 unit menjadi 29 unit.
“Untuk R-APBD 2023, juga melirik segi pendapatan. Dimana masih ada beberapa permasalahan dan kendala di lapangan, dimana masih kurangnya SDM dalam penerapan teknologi informasi dan belum optimalnya pembayaran secara online,” ujarnya.
Erdison Nimli, dari Fraksi Demokrat, meminta agar penyerapan anggaran, bukan sekadar terserap saja, namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam ranga menggerakkan pembangunan daerah.
“Untuk R-APBD 2023, kami meminta penjelasan langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai target PAD. Kemudian apa upaya pemko untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja,” ungkapnya.
Arnis Malin Palimo, dari Fraksi PKS, menyampaikan, bagaimana rencana Pemko untuk pengelolaan Pasar Atas. Kapan akan dimulai pemberlakukan pembiayaan, karena untuk perawatan biayanya cukup tinggi.
“Dalam hantaran R-APBD 2023, disampaikan defisit sebesar Rp 203,1 milyar. Bagaimana upaya konkrit yang akan dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran yang jumlahnya setara dengan ⅓ total proyeksi pendapatan,” ujarnya.
Frakai Gerindra, dibacakan Shabirin Rachmat, menyampaikan harapan agar APBD perubahan dapat dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan langsung masyarakat. “Untuk R-APBD 2023, dalam efektifitas anggaran, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran sehingga semua program prioritas dapat terlaksana secara maksimal,” ujarnya.
Pemandangan umum fraksi ini, akan dijawab oleh badan eksekutif dalam paripurna yang dijadwalkan Selasa (13/09/2022) besok. (alx)
