BUKITTINGGI,- APBD Bukittinggi 2021 mencatatkan jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesaar Rp132 miliar lebih. Jumlah ini hampir menyamai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukittinggi 2022 sebesar Rp134,366 miliar.
“Kalau Silpa terjadi secara positif, tidak masalah. Terjadi secara negatif, ini kita pertanyakan,” tegas Anggota Fraksi PKS DPRD Bukittinggi, Ibnu Azis, pada rapat paripurna, Rabu,8/6/2022.
Menurut dia, penyumbang Silpa terbesar adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Di antara proyek yang bernilai signifikan menyumbang Silpa, pekerjaan pembangunan saluran drainase dari SMPN 1 sampai Rumah Potong Hewan.
“Jika dipersentasekan dengan target belanja daerah sebesar Rp783 miliar, maka jumlah Silpa ini berada di angka 16,97 persen. Ini angka yang besar,” ucapnya.
Menurut Ibnu Azis, persentasenya akan jauh lebih besar, jika dibandingkan dengan PAD tahun-tahun sebelumnya. Diketahui, pada tahun 2020, realisasi PAD Bukittinggi berada di angka Rp84 miliar. Pada tahun 2021, realisasi PAD Bukittinggi meningkat jadi Rp91,786 miliar lebih
“Ini perlu jadi perhatian kedepan, agar angka Silpa bisa ditekan dan diminimalisir,” tegasnya
Politisi senior PKS ini menilai, jika Silpa disebabkan akibat tidak bisa dilaksanakan kegiatan secara maksimal atau ada kegiatan yang sama sekali tak terlaksana, perlu ditelusuri kembali proses perencanaannya.
“Kalau disebabkan kegiatan tak bisa dikerjakan, pertanyaannya, bagaimana proses perencanaan. Tentu tidak mungkin perencanaan dibuat-buat begitu saja,” terang dia.
Ibnu mengatakan, Silpa disebabkan aibat tidak jalannya kegiatan, tak saja di OPD PUPR tetapi juga pada OPD lainnya.
“Adanya beberapa dari OPD yang penyumbang Silpa kita sampaikan nantinya. Bagi OPD penyumbang Silpa, perlu perhatian dan evaluasi dari pimpinan terkait,” paparnya.
Disampaikan, di satu sisi terdapat Silpa dan di sisi lain, beberapa OPD penyumbang PAD yang tak mampu merealisasikan capainya, tentunya akan jadi suatu pertanyaan besar.
“Kita sering menyampaikan agar pemerintah dapat meningkatkan peranan dari OPD. Tidak tercapai PAD sebagaimana ditargetkan itu, diharapkan penempatan para OPD penghasil PAD, betul-betul berkompeten hendaknya,” ungkap Ibnu.
Ibnu mengatakan, salah satu OPD yang tak bisa mencapai capaian PAD yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
“Pada dinas tersebut salah satu contoh, target PAD direncanakan di Pasar Atas waktu perubahan APBD 2021 sebesar Rp4 miliar. Hasilnya, nol (0) pendapatan. Untuk tahun ini, juga nol. Lantaran dasar pungutan belum ada,” ungkapnya.
“Harusnya di OPD tersebut, dapat ditempatkan orang yang mampu dan memiliki kemampuan bisa merealisasikan PAD. Sejak tahun 2020 sampai 2022 sekitar Rp15 miliar APBD tersedot untuk biaya operasionalnya, sementara PAD nol rupiah,” tuturnya.
Terkait Silpa yang mencapai Rp132 miliar, Sekdako Bukittinggi, Martias Wanto menolak dikonfirmasi saat ditemui usai rapat paripurna di DPRD.
“Tanya ke wakil wali kota. Wakil wali kota ada, ndak rancak (baik-red), kecuali beliau (wakil wali kota-red) tidak ada,” kata mantan Sekda Kabupaten Agam itu.
Ketika didesak, Martias Wanto tetap bersikeras tidak bisa memberikan keterangan. Dalihnya, soal etika pemerintahan. “Indak rancak, indak rancak. Kok ndak, besok wawancara jo ambo,” ungkap dia.
