SUMBARTIME.COM– Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota ke-179, DPRD Lima Puluh Kota mengadakan Rapat Konsultasi dengan Bupati Lima Puluh Kota Ir. Irfendi Arbi, terkait percepatan penanganan virus Corona.
pada hari Senin (13/4) bertempat diruang sidang Kantor DPRD 50 Kota yang berlokasi di Bukit Limau Sarimalak, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lima Puluh Kota DENI ASRA, S.SI yang juga di hadiri wakil pimpinan DPRD bapak Wendri Candra dan bapak Syamsul Mikar serta OPD lainnya.
Dalam rapat itu Politisi Muda Gerindra, DENI ASRA S.SI mengusulkan bahwa dana pokir Dewan 100 juta per anggota dipergunakan untuk bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat miskin. Karna banyak masyarakat yang mendapat dampak buruk dari pandemik ini khususnya yang biasa bekerja harian, ujar uda Deni.
DPRD juga meminta Bupati untuk segera mengeksekusi secepat mungkin dana 15 M untuk penyediaan APD dan lainnya. Selain itu DPRD juga meminta Kepala Daerah dalam hal ini yaitu Bupati, untuk melakukan percepatan pemberian bantuan sembako dan lainnya kepada masyarakat yang terdampak virus corona.
BacaJuga
Kepala Daerah harus melakukan pendataan masyarakat terdampak diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara akurat dan transparansi agar tidak ada masyarakat yang terdampak yang tidak terdata.
Kepala Daerah harus melakukan penegasan yang mengikat kepada orang yang baru datang dari perantauan karena di analisa ini merupakan celah masuknya virus corona di daerah kita. Kejelasan tupoksi pemerintah nagari harus ada agar tidak ada lagi keraguan dari nagari dalam bertindak.
Selanjutnya DPRD menyarankan Kepala Daerah untuk merumuskan langkah strategis terhadap ketahanan pangan daerah dalam mengantisipasi lamanya dampak corona ini. Selain masyarakat kurang mampu, pelaku UMKM juga mengalami dampak. Untuk itu seharusnya Kepala Daerah harus bisa memanfaatkan UMKM dalam penyediapan APD dan lainnya yang bisa di produksi tingkat lokal, jadi putaran ekonomi di masyarakat tingkat menengah tetap berjalan.
Terakhir DPRD meminta Kepala Daerah untuk memberikan keringanan pungutan PDAM kepada masyarakat. Dan juga berkoordinasi dengan pihak bank atau leasing tarkait penangguhan kredit masyarakat. “Kita akan Tindak Lanjut permintaan DPRD” ujar Bupati, untuk keringanan pungutan PDAM kita akan kaji lebih dalam. (NPN)
