JAKARTA, Sumbartime.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa kembali Sekretaris Utama BNPB Rustian terkait dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan pada Kamis (19/11/2026). Penyidik mendalami kapasitas saksi sebagai kuasa pengguna anggaran mengenai mekanisme penunjukan langsung vendor proyek tanggap darurat serta dugaan pembagian paket pekerjaan kepada perusahaan tertentu.
Pemeriksaan lanjutan terhadap Rustian dilakukan guna mengonfirmasi posisinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penyidik menilai saksi mengetahui secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa darurat. Tim antirasuah menggali keterangan saksi perihal pihak yang berwenang menunjuk rekanan kerja serta aktor yang mengarahkan pembagian paket proyek kebencanaan.
Penelusuran Pola Penunjukan Vendor
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pengadaan dengan dana siap pakai di BNPB memang tidak memakai mekanisme lelang konvensional melainkan penunjukan langsung bersyarat. “Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB? Siapa yang menunjuk? Siapa yang melakukan plotting, pembagian dan sebagainya?” ujar Budi saat menjelaskan materi pemeriksaan saksi.
Lembaga antirasuah juga mendalami dugaan penyimpangan dalam penunjukan mitra tersebut. Menurut Budi, proses penunjukan langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan serta pembagian proyek secara tertutup kepada vendor tertentu. Penyidik menduga ada aliran imbal balik atau kickback yang dinikmati sejumlah pihak dari pelaksanaan proyek tanggap darurat yang menggunakan dana siap pakai.
Aliran Dana Bencana dan Tersangka
Penyidikan perkara korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan yang menjaring lima orang tersangka. Mereka meliputi Pejabat Pembuat Komitmen BNPB Gabriel Purwaka Sigit, dua tenaga ahli Kepala BNPB Bima Setiawan dan Richard Erlangga, serta pihak swasta Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika. KPK menyebut sejumlah vendor terafiliasi langsung dengan Bima Setiawan.
Dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2024 hingga 2026, total pengadaan kedaruratan di lingkungan BNPB yang sedang ditelusuri mencapai Rp148 miliar. Anggaran dana siap pakai itu sedianya dialokasikan untuk penanganan darurat bencana besar di Tanah Air, mencakup kebakaran hutan di Papua dan Kalimantan, bencana gempa di NTT, hingga banjir bandang di Sumatera dan Aceh.






