JAKARTA, Sumbartime.com — Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026). Proses ini melibatkan penyidik internal, Kompolnas, serta sejumlah ahli untuk mengevaluasi fakta dan bukti baru yang ditemukan selama penyidikan. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku di Indonesia.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa gelar perkara berlangsung secara tertutup. Pihak yang terlibat meliputi penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Divisi Propam, Itwasum, serta Kompolnas. “Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama Ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” ujar Brigjen Susatyo.
Evaluasi Bukti dan Prosedur Hukum
Gelar perkara ini difokuskan untuk menelaah fakta-fakta baru yang telah dikumpulkan tim penyidik selama masa penyelidikan. Brigjen Susatyo menegaskan bahwa langkah ini diambil guna menjamin seluruh proses hukum berjalan sesuai prosedur. “Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” tambahnya. Setelah agenda ini selesai, Polri dijadwalkan melakukan ekspose perkara di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11).
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait pengumpulan bukti tindak pidana makar. Salah satu lokasi yang diperiksa adalah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam. Rumah tersebut diduga berfungsi sebagai posko makar oleh tersangka berinisial EHS. Meski demikian, pihak kepolisian belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai hasil penggeledahan di lokasi tersebut.
Status Hukum dan Tersangka
Laporan polisi mengenai dugaan makar ini mencakup tuduhan pemufakatan jahat yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EHS, dan SU. Hingga saat ini, penyidikan terhadap para tersangka masih terus berjalan secara intensif.






