Bareskrim Temukan Bukti Baru Kasus Makar Presiden Prabowo

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 13:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bareskrim Temukan Bukti Baru Kasus Makar Presiden Prabowo. (Foto: iNews.id)

Bareskrim Temukan Bukti Baru Kasus Makar Presiden Prabowo. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, Sumbartime.com — Bareskrim Polri berhasil mengantongi fakta serta alat bukti baru terkait penyidikan kasus dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menyatakan temuan tersebut diperoleh penyidik pasca-penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi posko makar, pada Kamis (19/11/2026).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa fakta dan bukti baru yang ditemukan penyidik tidak hanya berasal dari penggeledahan di rumah Irjen Eko Hadi Santoso saja. Temuan tersebut akan segera dipaparkan dalam gelar perkara internal guna mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Mekanisme Gelar Perkara

Gelar perkara internal akan melibatkan Divisi Propam, Itwasum, Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Kompolnas, serta sejumlah saksi ahli. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP yang baru, sehingga penanganan kasus tetap akuntabel dan transparan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.

Status Penahanan Tersangka

Tiga dari empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Selain itu, Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah mendapatkan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penyadapan tersebut diduga menargetkan menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Penyidik terus melakukan pendalaman atas temuan baru tersebut untuk menentukan keterlibatan pihak lain dalam perkara makar ini. Status perkara dugaan tindak pidana makar sendiri telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri demi menuntaskan kasus yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian tersebut.

Berita Terkait

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Presiden
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Polres Agam Evakuasi 40 KK Sebelum Banjir Bandang Maninjau
Pemkab Solok Siapkan Lahan Huntap bagi Korban Bencana
Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik
Pendidikan HAM Indonesia Cetak Rekor Dunia
Gempa Magnitudo 5,8 Guncang Ruteng Manggarai NTT
Legenda Arsenal Peter Storey Meninggal Dunia Usia 81 Tahun

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:18 WIB

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Presiden

Kamis, 19 November 2026 - 13:18 WIB

Bareskrim Temukan Bukti Baru Kasus Makar Presiden Prabowo

Kamis, 19 November 2026 - 13:18 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 November 2026 - 06:15 WIB

Polres Agam Evakuasi 40 KK Sebelum Banjir Bandang Maninjau

Rabu, 18 November 2026 - 13:11 WIB

Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik

Berita Terbaru

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Presiden. (Foto: iNews.id)

Nasional

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Presiden

Kamis, 19 Nov 2026 - 13:18 WIB

Bareskrim Temukan Bukti Baru Kasus Makar Presiden Prabowo. (Foto: iNews.id)

Nasional

Bareskrim Temukan Bukti Baru Kasus Makar Presiden Prabowo

Kamis, 19 Nov 2026 - 13:18 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang. (Foto: CNN Indonesia)

Nasional

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 Nov 2026 - 13:18 WIB

Anggaran SLTA: Dana BOS Rp1,8 Juta Dinilai Belum Mencukupi. Ilustrasi. (Foto: AI Dimensia Creative)

Pemerintahan

Anggaran SLTA: Dana BOS Rp1,8 Juta Dinilai Belum Mencukupi

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:00 WIB

Polres Agam Evakuasi 40 KK Sebelum Banjir Bandang Maninjau. (Foto: Dok. ANTARA)

Peristiwa

Polres Agam Evakuasi 40 KK Sebelum Banjir Bandang Maninjau

Kamis, 19 Nov 2026 - 06:15 WIB