JAKARTA, Sumbartime.com — Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil setelah seluruh fraksi di Komisi III DPR menyepakati naskah RUU tersebut dalam rapat pleno tingkat satu yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama pemerintah pada Rabu (18/11) lalu.
Proses pengambilan keputusan tingkat satu dilakukan di Komisi III DPR RI dengan kehadiran perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Dalam rapat tersebut, kedelapan fraksi menyatakan persetujuan tanpa catatan agar RUU segera dibawa ke rapat paripurna. Seluruh pihak sepakat bahwa regulasi ini merupakan langkah krusial yang telah dinantikan masyarakat selama belasan tahun.
Latar Belakang Pembahasan
Perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyebut bahwa RUU Perampasan Aset sudah mulai dibahas sejak tahun 2008. Setelah sempat mangkrak selama 18 tahun, regulasi ini akhirnya rampung di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan penyelesaian aturan ini dianggap sebagai pencapaian penting bagi DPR dalam menuntaskan agenda legislasi yang sudah lama tertunda dan menjadi perhatian publik nasional.
Sebelumnya, terdapat komitmen kuat dari pimpinan DPR terkait batas waktu penyelesaian RUU ini. Empat pimpinan DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, sempat menyatakan kesiapan mundur dari jabatan jika RUU tidak rampung sebelum 15 Desember 2026. Janji tersebut disampaikan saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada Agustus lalu.
Rapat Paripurna Pengesahan
Pengesahan resmi dilakukan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Laporan hasil pembahasan disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Turut hadir dalam pengesahan tersebut sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya MenPAN-RB Rini Widyantini, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Dengan disetujuinya RUU ini menjadi undang-undang, pemerintah dan DPR telah memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Pimpinan DPR menegaskan bahwa komitmen penyelesaian sebelum 15 Desember 2026 berhasil diwujudkan melalui koordinasi intensif antara legislatif dan eksekutif. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset negara di masa depan.






