LIMAPULUH KOTA, Sumbartime.com — Rencana pembukaan puluhan ribu hektare perkebunan gambir oleh korporasi negara menuai penolakan karena dinilai mengancam kelangsungan hidup petani lokal di Kabupaten Limapuluh Kota. Eksportir gambir Sedi Tito mengingatkan penambahan volume panen di tengah penurunan permintaan ekspor India justru akan menekan harga komoditas rakyat. Pemerintah diminta fokus memperluas pasar luar negeri ketimbang menambah lahan produksi.
Direktur PT Salim Bado Jaya Indonesia, Sedi Tito, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait wacana keterlibatan PTPN IV yang dikabarkan hendak membuka hingga 44 ribu hektare lahan gambir baru. Dalam Podcast Kusieh Bendi, pengusaha asal Maek ini menilai langkah penambahan suplai mentah secara masif tersebut justru menjadi ancaman fatal bagi kelangsungan hidup petani di sentra perkebunan Kapur IX dan Pangkalan.
Kapasitas Pasar Global Terbatas
Menurut Tito, daya serap pasar ekspor gambir dunia yang selama ini bertumpu pada pasar India kian menyempit. Saat ini kebutuhan hanya berkisar antara 1.300 hingga 1.500 ton per bulan, anjlok drastis dibanding satu dekade lalu yang mencapai 3.000 ton per bulan. Penurunan tersebut dipicu beroperasinya fasilitas ekstraksi katekin swasta serta peralihan industri India ke bahan substitusi kulit mete.
“Satu hektare kebun gambir yang terawat baik mampu menghasilkan satu ton gambir. Jika dikalikan 44 ribu hektare, produksi perusahaan akan langsung menyingkirkan hasil panen masyarakat,” tegas Tito. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak menyaingi kebun rakyat melalui ekspansi lahan baru, melainkan mendirikan pabrik pengolahan katekin yang bertindak sebagai penyerap komoditas dari petani lokal.
Koreksi Kebijakan dan Validitas Data
Salah arah kebijakan penanganan komoditas ini dinilai bermula dari kesimpangsiuran data valuasi triliunan rupiah yang sempat dipaparkan kalangan akademisi Universitas Andalas kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Tito menyebut angka tersebut merupakan ilusi kalkulasi laboratorium karena hanya mengalikan sampel katekin berukuran gram seharga ratusan ribu rupiah dengan total produksi gambir daerah tanpa adanya pembeli riil berskala industri.
Tito mendesak pihak akademisi dan pemerintah segera mengklarifikasi kalkulasi tersebut agar tidak melahirkan ekspektasi semu bagi masyarakat perkebunan. Alih-alih mencetak kebun baru skala korporasi, para pelaku usaha di Kabupaten Limapuluh Kota menyarankan pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi membenahi kode HS ekspor serta agresif membuka akses pasar industri farmasi non-India ke kawasan Eropa maupun Jepang.
Pembahasan lengkap soal ini bisa disimak dalam episode podcast Kusieh Bendi di kanal YouTube Dimensia Creative.
