JAKARTA, Sumbartime.com — Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menargetkan pelaksanaan Rapat Paripurna untuk memilih wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka dipercepat sebelum 5 Desember 2026. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyatakan jadwal tersebut disesuaikan dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto, sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa konstitusi memberi batas waktu maksimal 60 hari bagi lembaga legislatif untuk menyelenggarakan pemilihan tersebut.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa perbincangan antara pimpinan MPR dan Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan batasan waktu pelaksanaan rapat paripurna pemilihan wakil presiden baru. Rapat tersebut direncanakan berlangsung antara 23 November hingga 4 Desember 2026 mendatang.
Jadwal dan Mekanisme Sidang
Menurut keterangan Bambang yang akrab disapa Bambang Pacul, pemilihan tanggal tersebut menyesuaikan dengan jadwal kehadiran Presiden Prabowo. Berdasarkan konstitusi, MPR memiliki waktu maksimal selama 60 hari untuk menyelenggarakan paripurna sejak Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri, dengan tenggat waktu jatuh pada 10 Januari 2027.
MPR RI dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11) untuk menentukan jadwal pasti paripurna serta membentuk tim verifikasi berkas persyaratan cawapres yang diusulkan. Presiden Prabowo memiliki hak sepenuhnya untuk mengajukan dua nama calon pengganti Gibran beserta kelengkapan administrasinya kepada pimpinan MPR.
Mekanisme pemilihan cawapres mewajibkan Presiden menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang digelar. Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesediaan dalam sidang, di mana kandidat dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden.
Ketentuan Konstitusi dan UU MD3
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jika perolehan suara kedua calon imbang, MPR akan menggelar pemilihan ulang satu kali, dan jika tetap sama, Presiden berwenang menentukan satu dari dua kandidat tersebut.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa prosedur ini merupakan langkah konstitusional setelah adanya pengunduran diri resmi. Proses pengisian jabatan tersebut diharapkan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku agar kekosongan posisi wakil presiden dapat segera terisi kembali sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan negara.
