JAKARTA, Sumbartime.com — Sejumlah anggota parlemen menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya memiliki opsi mengundurkan diri atau diberhentikan lewat mekanisme konstitusi terkait polemik keabsahan ijazah kelulusan SMA. Penilaian tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat penyetaraan ijazah, sementara pihak Istana turut menegaskan putusan peradilan bersifat final dan mengikat.
Putusan Peradilan Dinilai Berkekuatan Tetap
Ketua Fraksi PAN MPR Sarifuddin Sudding menegaskan tidak ada ruang hukum tersisa bagi Wakil Presiden untuk mempertahankan keabsahan dokumen pendidikannya. Langkah pembatalan surat penyetaraan tersebut merujuk langsung pada putusan Mahkamah Agung Nomor 742/TUN/2026. Sudding menekankan bahwa keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pihak terkait hanya bisa memilih antara mundur sukarela atau diberhentikan secara tata negara.
Sudding menambahkan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan setara di mata hukum tanpa pengecualian pejabat tinggi. Oleh sebab itu, eksekusi terhadap putusan peradilan menjadi kewajiban mutlak demi memenuhi ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, pemenuhan syarat formal pejabat negara merupakan pilar mendasar yang tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara pemerintahan di tingkat tertinggi.
Senada dengan itu, Anggota DPR RI Arif Rahman berpendapat bahwa status Wakil Presiden saat ini sudah cacat secara konstitusi pascaputusan lembaga hukum tertinggi. Mengingat putusan mahkamah bersifat mengikat dan memiliki dampak moral yang besar, Arif mendesak parlemen segera bertindak tegas. Ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat menginisiasi pengusulan Hak Menyatakan Pendapat demi menegakkan kewibawaan konstitusi nasional.
Bantahan Istana atas Saran Gugatan PTUN
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku menerima masukan dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Keterangan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Istana Wakil Presiden pada Selasa sore. Gibran mengungkapkan bahwa presiden memberikan arahan serta masukan tertentu guna menanggapi polemik yang tengah berkembang di masyarakat luas.
Akan tetapi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan membantah kabar bahwa Presiden mengarahkan langkah hukum lanjutan ke PTUN. Merujuk pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Syahganda menegaskan putusan lembaga peradilan sudah final dan mengikat. Menurutnya, tidak ada peluang gugatan baru karena fokus pemerintah sepenuhnya menghormati ketetapan hukum yang berlaku.
