BATANG, Sumbartime.com — Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, meminta Kepala Badan Gizi Nasional melakukan kajian mendalam serta analisis khusus terhadap kebijakan baru tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Wakil Bupati Batang Suyono menegaskan bahwa kebijakan anyar tersebut berpotensi merugikan mitra, para penerima manfaat, hingga kalangan relawan yang diberhentikan.
Wakil Bupati Batang Suyono di Batang pada Rabu menyatakan bahwa BGN semestinya tidak gegabah menentukan arah kebijakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, perubahan regulasi tersebut menimbulkan dampak nyata berupa kerugian materiil maupun immateriil bagi para mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini telah beroperasi.
Dampak Penghentian Sementara dan Nasib Penerima Manfaat
Kebijakan yang dinilai kerap memberlakukan penghentian sementara operasional atau suspend karena kendala administratif tanpa kepastian waktu dinilai sangat merugikan anak-anak penerima manfaat. Suyono menyebutkan bahwa anak-anak penerima manfaat, terutama para santri di pondok-pondok yang telah merasakan manfaat program makanan bergizi seimbang, kini terus menagih kepastian jadwal bergulirnya kembali program tersebut.
“Kebijakan baru ini mestinya dari BGN harus ada analisa khusus atau kajian-kajian. Jangan sampai menentukan arah kebijakan itu justru merugikan di bawah seperti mitra, penerima manfaat, dan relawan yang tadinya sudah direkrut terus dikeluarkan,” kata Suyono menegaskan sikap Pemkab Batang terhadap aturan BGN tersebut.
Potensi Pengangguran dan Penjagaan Kualitas Gizi
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Batang, Suyono mengungkapkan wilayahnya memiliki sekitar 81 SPPG. Perubahan aturan ini justru memicu penambahan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja para relawan yang sebelumnya telah direkrut, sehingga dinilai tidak lagi sejalan dengan komitmen awal pemerintah mengenai optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal di daerah.
Suyono menekankan agar seluruh kebijakan mendatang dirumuskan berlandaskan kajian langsung di lapangan, bukan sekadar pertimbangan sepihak. Selain itu, ia berpesan kepada unit SPPG yang masih beroperasi agar senantiasa disiplin menerapkan standar operasional prosedur demi menjaga kualitas pemenuhan gizi seimbang dan pasokan susu, sehingga program ini efektif mencegah timbulnya kasus stunting.
