JAKARTA, Sumbartime.com — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026) siang. Langkah tersebut diambil usai berkembangnya dinamika hukum serta usulan hak menyatakan pendapat dari puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Gibran meninggalkan Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.35 WIB menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Zenix berwarna hitam menuju Istana Wakil Presiden. Saat mengantar kepulangannya, Ketua MPR Ahmad Muzani mendampingi Gibran yang mengenakan kemeja putih, jas hitam, serta dasi merah. Gibran hanya melempar senyum tanpa memberikan pernyataan kepada para awak media yang meliput di lokasi.
Tindak Lanjut Majelis Permusyawaratan Rakyat
Menanggapi penyerahan surat tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pimpinan majelis bakal segera menggelar rapat pimpinan guna merespons pengunduran diri Gibran. “Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani.
Muzani menambahkan majelis memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diberi tenggat waktu selama 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan dari majelis untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Dinamika Hukum dan Politik Sebelum Pengunduran Diri
Keputusan pengunduran diri ini mengemuka setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niatnya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan berdurasi 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah polemik keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat sekolah menengah atas yang digunakan Gibran saat pencalonan.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebutkan bahwa usulan hak menyatakan pendapat yang didorong oleh 120 anggota DPR terkait proses pemakzulan dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11).
