PADANG, Sumbartime.com — Pembangunan turap di sepanjang aliran Sungai Batang Kuranji, kawasan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, terus dikebut. Proyek infrastruktur pemulihan pascabencana ini ditujukan untuk mengamankan akses jalan utama serta permukiman warga dari ancaman luapan air dan bahaya tanah longsor menjelang masuknya musim penghujan.
Warga setempat, Asril (60), mengungkapkan keberadaan bangunan pengaman tebing sungai tersebut sangat dinantikan masyarakat. Akses jalan utama kawasan itu sempat terputus total saat diterjang banjir bandang pada November 2025. Kondisi tersebut membuat warga sempat terisolasi dan terpaksa memutar melewati perbukitan untuk menuju tempat sekolah, area pertanian, serta menjalankan aktivitas harian.
Harapan Warga dan Dukungan Satgas
Asril berharap pengerjaan pengecoran serta penimbunan jalan dapat segera tuntas agar akses mobilitas warga semakin aman. Terkait hal itu, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Korwil Sumatera Barat, Brigjen Yopi Sepang, menegaskan bahwa penanganan tebing sungai ini menjadi prioritas mendesak yang didanai melalui alokasi anggaran Transfer ke Daerah Tambahan.
“Pembangunan turap sungai di Batu Busuk bersumber dari anggaran TKD Tambahan, yang bertujuan untuk memperkuat tebing sungai guna mengantisipasi longsor yang mengancam badan jalan,” ujar Brigjen Yopi Sepang. Ia pun menekankan perlunya pengawasan kualitas konstruksi secara ketat dan percepatan pekerjaan demi memastikan keamanan struktur bangunan sekaligus kenyamanan lalu lintas masyarakat.
Percepatan Penanganan Sungai di Sumbar
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyebutkan terdapat 58 lokasi sungai terdampak bencana di Sumatera Barat. Berdasarkan laporan kemajuan fisik, sebanyak 12 lokasi telah selesai dikerjakan oleh pemerintah pusat, 31 hingga 35 lokasi masih dalam proses pengerjaan, sedangkan sisanya belum tertangani.
Tito menjelaskan Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan normalisasi sungai dengan mengikutsertakan pemda, TNI, dan Polri guna mencegah luapan air akibat sedimentasi. Upaya rekonstruksi ini mengacu pada dokumen Rencana Induk PRRP Sumatera yang disahkan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2026 demi membangun kembali infrastruktur yang lebih aman dan berkelanjutan.
