JAKARTA, Sumbartime.com — Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11). Pertemuan tersebut bertujuan mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pihak legislatif berkomitmen membongkar dalang serta motif di balik tindakan tersebut, sekaligus memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sesuai arahan pimpinan DPR setelah masa reses berakhir.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa rapat kerja ini menjadi agenda prioritas untuk menuntaskan kasus penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Pertemuan dijadwalkan berlangsung setelah DPR kembali memasuki masa sidang pada Selasa (10/11). Agenda utama rapat yakni mendalami keterlibatan pelaku serta mengungkap motif dibalik aksi ilegal yang menyasar kepala negara tersebut.
Rincian Agenda dan Pimpinan Rapat
Rapat kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman bersama jajaran wakil ketua, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni. Selain itu, Ketua MKD Nazarudin Dek Gam dipastikan turut hadir dalam pembahasan tersebut. Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penanganan perkara ini hingga terungkap secara jelas dan transparan.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Status Hukum Para Tersangka
Tiga dari empat tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Selain fokus pada penyidikan kasus, Komisi III DPR juga memastikan bahwa RUU tentang Penyadapan kini telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional.
Langkah percepatan pembahasan RUU Penyadapan ini dilakukan sebagai upaya preventif dan penguatan regulasi ke depan. Komisi III DPR berkomitmen menyelesaikan agenda legislasi tersebut setelah menargetkan penyelesaian RUU Perampasan Aset pada masa sidang yang sedang berjalan. Fokus utama tetap pada penegakan hukum yang adil bagi siapa pun yang terlibat dalam kasus penyadapan tersebut.
