BUKITTINGGI – Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan kerja kolektif seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
Pernyataan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bukittinggi di Aula Balai Kota, Rabu (24/9).
Ibnu Asis menekankan, Bukittinggi memiliki peluang besar untuk menekan angka kemiskinan hingga di bawah 1 persen pada 2025 jika seluruh pihak mampu bersinergi.
“Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kerja kolektif seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Rakor tersebut digelar untuk memperkuat komitmen bersama sekaligus menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan daerah dengan target nasional.
Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan dua sasaran utama: menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 1 persen pada 2026 serta menekan angka kemiskinan nasional ke level 4,5–1 persen pada 2029.
Menurut Ibnu Asis, strategi holistik menjadi kunci pencapaian target tersebut. Ada tiga bidang utama yang harus menjadi fokus: penguatan data, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Ketika kita memiliki data yang akurat, tepat, dan benar, itu sudah menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemko Bukittinggi akan terus memperkuat perlindungan sosial yang inklusif serta mendorong penguatan ekosistem ekonomi lokal, agar masyarakat benar-benar bisa keluar dari jerat kemiskinan.
Melalui rakor ini, TKPK diharapkan menjadi wadah yang aktif, solid, dan konsisten dalam merancang program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin.
Ibnu Asis optimistis, dengan kolaborasi semua pihak, cita-cita menuju Bukittinggi yang maju, modern, inklusif, dan berkualitas dapat segera terwujud. (Aa)
