Sumbartime.com,- Baru-baru ini telah terjadi kehebohan di terkait pemerintahan daerah provinsi Sumatera Barat yang dikritisi beberapa kalangan. Penyebab nya ialah masih rendahnya realisasi APBD oleh pemerintah daerah, apalagi saat ini, telah terjadi kenaikan kebutuhan pokok ditengah masyarakat kita.
Salah satunya datang dari Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas. Beliau menyampaikan kritik kerasnya terhadap gubernur Sumbar yang dinilainya kurang melakukan evaluasi didalam roda pemerintahanya, dalam pengelolaan APBD.
“Jadi, gubernur harus bertindak melakukan evaluasi karena APBD itu salah satu penggerak perekonomian. Miris sekali. Jika realisasi kecil, maka kita rakyat Sumbar yang merasakan dampaknya,” tegas Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas , Jumat (16/12/2022)
Lebih lanjut Berdasarkan data pada 14 Desember 2022 diutarakan oleh Nurnas, dari APBD Sumbar sebesar Rp6,6 triliun yang baru terealisasi Rp5,24 triliun. Itu artinya anggaran yang belum dibelanjakan atau masih di kas daerah mencapai Rp1,3 triliun.
Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Silpa 2021 sebesar Rp483 miliar
Jika ada pembayaran pihak ketiga dari sisa APBD Rp1,3 triliun itu, prediksi saya paling jumlahnya sekitar 50 persen, itu berarti silpa diperkirakan mencapai sekitar Rp 700 miliar. Dan jika itu terjadi, maka bakal lebih buruk dibanding 2021. Ini yang terparah dalam 10 tahun terakhir, ” ujar HM Nurnas , dikutip dalam Padang ekspres
Sementara itu, penyerapan APBD tentu saja sangat penting bagi daerah. sebab hal ini tentu saja sangat berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Bisa saja jika realisasi APBD masih minim, dan terjadi inflasi, kenaikan harga pangan di wilayah Sumbar akan sulit untuk di kendalikan.
Sementara respon pemerintah daerah terkait adanya kritik keras terhadap rendahnya serapan anggaran, disampaikan oleh Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi mengungkapkan bahwa gubernur telah memerintahkan semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lingkup pengelola kegiatan OPD yang realisasi anggarannya belum optimal untuk tidak pergi keluar daerah
Kepala OPD yang realisasinya masih di bawah 91 persen harus standby atau tidak boleh ke luar Sumbar. Selain itu belum boleh ambil cuti dan izin,” ungkap Medi Iswandi.” ungkapnya
Lebih lanjut ia berharap hingga akhir Desember pendapatan bisa mencapai target dinginkan.
Kita optimistis akhir Desember nanti target pendapatan bisa mencapai 100 persen. Sedangkan realisasi belanja sekitar 94-95 persen,” tukasnya lagi.
Sementara respon gubernur terkait hal ini masi menurut nya selalu mewanti-wanti jajarannya terutama OPD untuk bekerja lebih optimal lagi dalam merealisasi pendapatan dan belanja daerah sehingga bisa berdampak terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.
Gubernur sejak awal sudah mengingatkan seluruh OPD. Begitu pula dalam rapat-rapat bersama kepala OPD. Agar semua program dan kegiatan yang sudah ditetapkan bisa direalisasikan. Apalagi itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan perekonomian daerah. Satu hal lagi yang diingatkan adalah agar selalu bekerja sesuai aturan dan secepatnya menyampaikan jika ada kendala dalam merealisasikan anggaran,” ujarnya.
