PADANG, Sumbartime.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendesak seluruh pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan langkah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menegaskan wilayahnya kini mulai mengarah menjadi daerah produksi, bukan lagi sekadar jalur perlintasan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas bersama para kepala daerah se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernur pada Kamis (19/11/2026).
Vasko Ruseimy meminta seluruh kepala daerah mengambil tindakan nyata dan tidak melimpahkan masalah penanganan narkoba semata-mata kepada Badan Narkotika Nasional maupun instansi kepolisian. Menurutnya, pemprov mengharapkan adanya komitmen konkret dari setiap kabupaten dan kota yang dapat segera dieksekusi di lapangan agar penyebaran narkoba tidak makin meluas.
“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Vasko. Ia menambahkan bahwa pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi penyalahguna narkoba perlu dijalankan secara terpadu oleh pemda, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Ratusan Kawasan Rawan Narkoba
Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid memaparkan terdapat 206 kawasan rawan narkoba di Sumatera Barat dengan sembilan lokasi masuk kategori bahaya. Selain itu, proyeksi Survei Prevalensi Nasional 2025 mencatat sekitar 85.666 penduduk berusia 15 hingga 24 tahun di wilayah tersebut diperkirakan telah terpapar barang haram tersebut.
Toton membeberkan bahwa jangkauan layanan BNN saat ini baru ada di empat wilayah, yaitu Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, serta Payakumbuh. Sementara itu, pembentukan layanan di Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya masih diproses. Mengenai rehabilitasi, hanya lima hingga enam dari total 45 Institusi Penerima Wajib Lapor yang beroperasi aktif.
Edukasi Sekolah dan Program Desa Bersinar
Guna mengatasi tantangan tersebut, BNNP mendesak penyediaan fasilitas rawat inap di rumah sakit daerah serta penerapan materi antinarkoba pada jenjang pendidikan. Integrasi materi antinarkoba yang telah dimulai pada kurikulum keminangkabauan SMK rencananya diperluas ke mata pelajaran PPKN, PJOK, dan BK pada tingkat SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota diimbau mengintegrasikan edukasi antinarkoba mulai jenjang PAUD hingga SMP. Di tingkat tapak, penguatan program Desa Bersinar akan difokuskan melalui pemberdayaan penggiat, penyuluh, dan agen pemulihan, sekaligus memberikan pembinaan keterampilan bagi generasi muda di kawasan rawan agar terhindar dari peredaran narkoba.






