JAKARTA, Sumbartime.com — Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara V, Jakarta. Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Agenda utama rapat adalah menentukan jadwal Sidang Paripurna serta mekanisme pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut sesuai dengan aturan tata tertib yang berlaku.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa rapat gabungan tersebut akan dihadiri oleh seluruh pimpinan MPR, pimpinan delapan fraksi, serta perwakilan kelompok DPD di MPR. Pertemuan ini menjadi langkah krusial dalam merespons kekosongan jabatan Wakil Presiden yang terjadi sejak Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11).
Agenda Rapat Gabungan
Dalam keterangannya, Muzani merinci empat poin utama yang akan dibahas dalam rapat gabungan. Pertama, penetapan tanggal penyelenggaraan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengusulkan dua nama calon pengganti. Ketiga, pembentukan tim verifikasi berkas calon, dan keempat, menyepakati tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf ketetapan MPR.
Sesuai regulasi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk melakukan pengisian jabatan tersebut. Setelah MPR mengirimkan surat permintaan, Presiden Prabowo Subianto diberikan waktu selama 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden yang akan dipilih melalui mekanisme sidang paripurna MPR RI nantinya.
Mekanisme Sesuai Aturan
Ketentuan mengenai rapat gabungan ini mengacu pada Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Berdasarkan aturan tersebut, rapat gabungan wajib dilaksanakan maksimal 3×24 jam setelah terjadinya kekosongan jabatan. Hasil keputusan rapat gabungan ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden untuk segera ditindaklanjuti dengan pengajuan nama calon wakil presiden sesuai persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
Muzani menegaskan bahwa tugas MPR adalah memastikan proses transisi berjalan sesuai koridor hukum. “Sejak hari ini, jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” tegas Ahmad Muzani saat memberikan penjelasan di kompleks parlemen, Jakarta.
