JAKARTA, Sumbartime.com — Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan agenda rapat paripurna pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026). Langkah pembatalan tersebut diambil menyusul keputusan Gibran yang mendatangi Kompleks Parlemen di Jakarta untuk menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan MPR RI.
Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB secara resmi dibatalkan sekitar pukul 11.00 WIB. Keputusan pembatalan rapat penting tersebut diambil melalui Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus). Langkah ini menyusul penyerahan dokumen pengunduran diri Wakil Presiden secara resmi yang diterima oleh pimpinan majelis.
Penyerahan Surat Pengunduran Diri
Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan pada pukul 11.16 WIB. Dalam kunjungan tersebut, Gibran langsung menuju ruang kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Gibran meminta pihak MPR untuk segera memproses penyerahan surat pengunduran dirinya tersebut.
Menanggapi peristiwa tersebut, Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengonfirmasi pembatalan rapat paripurna. Sebagai salah satu pengusul, Khozin menyatakan menghormati pilihan dan keputusan pribadi Gibran untuk mengundurkan diri. Menurut keterangan Khozin, langkah pengunduran diri resmi tersebut membuat pengajuan usulan Hak Menyatakan Pendapat dari DPR menjadi tidak relevan lagi untuk dilanjutkan.
Latar Belakang Pengajuan Usul HMP
Sebelumnya pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menandatangani dokumen Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Rincian anggota pengusul meliputi PKS sebanyak 28 orang, NasDem 19 orang, PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang, serta PAN sebanyak 1 orang.
Fraksi-fraksi pengusul pada umumnya menilai Gibran sudah tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Penilaian tersebut didasarkan pada dua putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait masalah dokumen ijazah miliknya. Namun, setelah pengunduran diri tersebut diajukan ke MPR, seluruh proses pembahasan HMP resmi tidak dilanjutkan oleh DPR.
