PADANG, Sumbartime.com — Wali Kota Padang Fadly Amran meminta jajaran camat dan organisasi perangkat daerah terkait untuk mentransformasi kawasan rawan penyalahgunaan narkoba menjadi lingkungan yang sehat dan produktif. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin rapat bulanan bersama jajaran kepala dinas di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (2/11/2026).
Fadly Amran menegaskan bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum oleh kepolisian semata. Pemerintah Kota Padang dinilai harus hadir memberikan pembinaan serta penataan lingkungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif, sehingga lokasi yang telah ditertibkan oleh aparat kepolisian tidak kembali menjadi tempat peredaran barang haram tersebut.
Penataan Lingkungan Zona Merah
Wali Kota Padang secara khusus menginstruksikan para camat yang wilayahnya terindikasi masuk zona merah peredaran narkoba untuk segera menyusun program pembinaan sosial lanjutan. Upaya pemulihan fungsi lingkungan tersebut diharapkan mampu mengembalikan produktivitas warga serta menciptakan suasana tempat tinggal yang sehat, aman, dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Rencana penataan kawasan rawan tersebut dilakukan melalui kegiatan gotong royong rutin, pengadaan sarana penerangan jalan umum, serta pembangunan fasilitas taman bermain. Selain itu, pemerintah daerah mendorong penguatan aktivitas sosial dan keagamaan dengan menggaet berbagai elemen masyarakat, mulai dari para orang tua, niniak mamak, Bundo Kandung, hingga alim ulama setempat.
Pengawasan Ketat Keamanan Pangan
Di samping persoalan peredaran narkoba, Fadly Amran turut menyoroti penanganan kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di Kota Padang. Guna mencegah terulangnya kejadian tersebut, jajaran OPD terkait diminta untuk memperketat pengawasan terhadap lini usaha kuliner, seperti penyedia jasa katering, rumah makan, kafe, hingga restoran yang beroperasional.
Pemeriksaan ketat mencakup kelengkapan perizinan operasional hingga penerapan standar operasional prosedur keamanan pangan secara berkala bagi setiap pelaku usaha. Wali Kota menegaskan pengawasan tidak boleh sebatas pemberian rekomendasi atau teguran saja, melainkan harus ditindaklanjuti melalui pembinaan berkelanjutan dan sanksi tegas sesuai aturan bagi yang melanggar.
