JAKARTA, Sumbartime.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan tanggapan terkait bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. PKS menekankan pentingnya sosok dengan keahlian ekonomi untuk menghadapi dinamika global, sementara PKB membantah adanya usulan nama Ketua Umum mereka, Muhaimin Iskandar, serta menegaskan bahwa pemilihan cawapres merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan bahwa sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo harus memiliki keunggulan di sektor ekonomi. Menurutnya, hal tersebut krusial mengingat kondisi ekonomi global saat ini. Ia mencontohkan keberhasilan era pemerintahan SBY-Boediono yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,22% pada periode kedua, bahkan mencapai 6,49% pada tahun 2011 silam.
Kriteria Sosok Wakil Presiden
Mardani menilai sosok seperti Boediono merupakan profesional yang dipercaya pasar. Ia berharap kriteria serupa menjadi pertimbangan dalam mencari pengganti Gibran. PKS menekankan bahwa figur dengan rekam jejak ekonomi yang kuat sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri di tengah tantangan dinamika global yang terus memberikan tekanan bagi Indonesia.
Bantahan PKB Terkait Cak Imin
Di sisi lain, Kapoksi PKB Muhammad Khozin membantah kabar bahwa partainya mengusulkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Khozin menegaskan bahwa internal PKB tidak pernah mendiskusikan hal tersebut. Pihaknya justru berfokus pada penyelesaian polemik ijazah serta memastikan proses pemilihan cawapres berjalan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD.
PKB menyatakan bahwa langkah politik mereka selama ini berpijak pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Khozin menegaskan bahwa partai tidak memiliki pretensi politik terkait posisi wapres. Fokus utama mereka adalah mengakhiri polemik agar pemerintahan dapat segera mengeksekusi berbagai program kerakyatan dengan cepat serta tetap mengedepankan supremasi konstitusi dalam setiap langkah yang diambil.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sempat menyebut delapan nama potensial untuk posisi wapres, termasuk Muhaimin Iskandar. Nama lain yang sempat muncul meliputi Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, Demokrat melalui AHY telah mengklarifikasi bahwa mereka tidak mengajukan nama untuk calon wakil presiden.
