JAKARTA, Sumbartime.com — Istana Kepresidenan memastikan jalannya roda pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyusul permohonan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan dinamika politik yang berkembang saat ini tidak mengganggu pelaksanaan program kerja kementerian serta pelayanan publik kepada masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan permohonan untuk menanggalkan jabatannya serta meminta izin guna membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendidikannya yang dipersoalkan publik melalui jalur pengadilan tata usaha negara.
Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak pengajuan tersebut dan pemerintah tetap bekerja penuh memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia menuturkan kepala negara terus memimpin rapat kerja guna memetakan potensi bencana hidrometeorologi berdasarkan analisis BMKG, di samping menyiapkan langkah antisipasi dini terhadap kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.
Penegakan Mekanisme Konstitusional DPR
Menanggapi dinamika eksekutif, Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Indrajaya menegaskan proses hak menyatakan pendapat terkait polemik kualifikasi wapres tetap berlangsung. Ia menilai niat pengunduran diri tidak serta-merta menggugurkan mekanisme konstitusional parlemen, karena langkah pribadi berbeda dari tugas kelembagaan dewan yang harus terus berjalan demi tegaknya transparansi hukum.
Indrajaya menekankan pentingnya jiwa kenegarawanan para pemimpin demi mengedepankan kehormatan jabatan serta stabilitas bangsa di atas kepentingan pribadi maupun politik. Ia mengingatkan bahwa polemik keabsahan syarat administrasi harus segera diselesaikan secara tuntas melalui jalur yang tersedia agar negara tidak terbelenggu oleh ketidakpastian politik serta keraguan atas legitimasi kepemimpinan nasional.
Prosedur Pengisian Kursi Wakil Presiden
Apabila kekosongan kursi terjadi, Indrajaya memaparkan bahwa prosedur ketatanegaraan telah diatur gamblang pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan hukum tersebut memandatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon usulan presiden, sehingga roda pemerintahan dan kepastian konstitusi dapat terus terjaga.
