PAYAKUMBUH, Sumbartime.com — Pembinaan sektor jasa konstruksi di Kota Payakumbuh berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional, namun distribusi pengerjaan proyek daerah dinilai masih mengalami ketimpangan nyata. Tokoh jasa konstruksi Payakumbuh, Haji John Rizal, mengungkapkan bahwa perputaran anggaran daerah belum terserap merata ke seluruh pelaku usaha lokal. Dari ratusan badan usaha terdaftar, hanya sebagian kecil yang rutin menikmati paket proyek fisik pemerintah kota.
Dalam keterangannya pada Podcast Kusieh Bendi, John Rizal menuturkan bahwa pembinaan rantai pasok dan pemahaman kontrak kerja bagi rekanan di Payakumbuh sebetulnya berjalan sangat tertib sesuai amanat regulasi perundang-undangan. Pemerintah kota dinilai serius membekali rekanan mengenai asas kontrak dan administrasi kegiatan, sehingga Payakumbuh diganjar penghargaan oleh Balai Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.
Prestasi Pembinaan Konstruksi Nasional
Keseriusan tersebut membuahkan hasil berupa raihan peringkat dua terbaik nasional dalam kategori pembinaan jasa konstruksi. John Rizal menilai edukasi terhadap kontraktor lokal di Payakumbuh jauh lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Barat karena dijalankan secara terstruktur. Namun, capaian prestasi regulasi ini dinilai belum selaras dengan asas pemerataan ekonomi bagi seluruh kontraktor lokal.
John Rizal memaparkan bahwa saat ini tercatat lebih dari 200 badan usaha yang bergerak di sektor masyarakat jasa konstruksi Kota Payakumbuh, termasuk para rekanan di BPC Gapensi. Sayangnya, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30 hingga 40 perusahaan saja yang secara konsisten menyerap serta menikmati kucuran proyek dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Monopoli Paket Proyek Daerah
Ketimpangan tersebut terlihat jelas dari pembagian volume kerja yang timpang di lapangan. Menurutnya, terdapat segelintir perusahaan yang mampu memenangkan pekerjaan melebihi kapasitas ideal, bahkan sanggup memegang lima, enam, hingga tujuh paket pekerjaan sekaligus. Kondisi monopoli terselubung ini dinilai mematikan ruang gerak pengusaha kecil lain yang sama-sama berhak atas perputaran ekonomi daerah.
“Artinya tidak merata, sangat tidak merata. Itu yang menyebabkan ketimpangan,” tegas John Rizal saat menyoroti perlunya distribusi paket kerja yang lebih proporsional bagi seluruh pelaku usaha jasa konstruksi. Ia berharap pemangku kebijakan di Payakumbuh segera mengevaluasi pola distribusi pengadaan barang dan jasa agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi berkepanjangan di kalangan penyedia lokal.
Pembahasan lengkap soal ini bisa disimak dalam episode podcast Kusieh Bendi di kanal YouTube Dimensia Creative.
