PASAMAN BARAT, Sumbartime.com — Sebanyak 105 jamaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, gagal berangkat ke Tanah Suci dan terkatung-katung di Jakarta setelah ditelantarkan pihak penyelenggara ibadah. Para jamaah tersebut dijanjikan terbang pada awal November 2026 melalui Malaysia, namun hingga kini tidak mendapatkan kepastian keberangkatan dari biro perjalanan yang mengurus pemberangkatan mereka.
Kronologi Penelantaran Jamaah Umrah
Sebanyak 105 jamaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, diduga menjadi korban penelantaran oleh PT Sulthan Khatulistiwa atau SUKA Travel. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah tersebut diketahui memiliki status izin yang tidak aktif. Untuk memberangkatkan para jamaah, pihak pengelola menggunakan akses Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus milik PT Karila Berkah Bersama.
Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumbar, Muhammad Rifki, membeberkan kronologi kejadian penelantaran tersebut. “Para jamaah mulai masuk Asrama Haji pada 3 November 2026 dengan janji diberangkatkan menuju Tanah Suci pada 4 November melalui Kuala Lumpur, Malaysia,” ungkapnya saat memberikan keterangan resmi mengenai nasib para jamaah.
Hingga tanggal 5 November 2026, janji keberangkatan tersebut tidak kunjung terwujud. Para jamaah kemudian dipindahkan dan diinapkan di Hotel Husnah Airport yang berlokasi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Namun, masalah baru timbul saat biaya penginapan tidak lagi dibayarkan oleh penyelenggara, sehingga para jamaah terancam tidak bisa melanjutkan menginap dan terkatung-katung di Jakarta.
Evaluasi dan Sanksi Bagi Penyelenggara
Menindaklanjuti kasus penelantaran ini, pihak Kementerian Haji dan Umrah Sumbar bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pemilik izin Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus yang digunakan. Pemilik perusahaan penyelenggara ibadah umrah asal Jawa Barat tersebut dilaporkan telah mendatangi lokasi kejadian di Jakarta untuk melihat secara langsung kondisi jamaah asal Pasaman Barat.
Pihak pemilik izin dari Jawa Barat itu telah menyatakan komitmen untuk bertanggung jawab penuh atas proses pemulangan seluruh jamaah kembali ke Kabupaten Pasaman Barat. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umrah Sumbar menegaskan akan melakukan evaluasi mendalam dan menyiapkan sanksi administratif berupa pembekuan akses sistem apabila terbukti terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah ini.
