JAKARTA, Sumbartime.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad dan Bagus Wahyudyono yang berhalangan hadir pada Senin. Keduanya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022. Penjadwalan ulang pemeriksaan direncanakan berlangsung pada Senin pekan depan.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Anwar Sadad, bersama pihak swasta Bagus Wahyudyono berhalangan hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Senin. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kedua tersangka tersebut telah menyampaikan surat konfirmasi mengenai ketidakhadiran mereka kepada penyidik lembaga antirasuah.
Alasan Ketidakhadiran dan Penjadwalan Ulang
Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa Anwar Sadad tidak dapat memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah akibat adanya agenda reses yang sudah terjadwal sebelumnya. Sementara itu, Bagus Wahyudyono berhalangan hadir memenuhi pemeriksaan penyidik KPK karena kondisi kesehatannya belum memungkinkan. Penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap kedua pihak tersebut direncanakan akan berlangsung pada Senin pekan depan.
Lembaga antirasuah meminta agar Anwar Sadad serta Bagus Wahyudyono bersikap kooperatif saat pemanggilan berikutnya. Pihak KPK menegaskan bahwa keterangan dari kedua tersangka sangat diperlukan untuk segera menuntaskan penyidikan perkara penanganan dana hibah ini. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, “Kami berharap keduanya dapat hadir memenuhi panggilan penyidik karena memang keterangan-keterangan dalam penyidikan perkara ini agar bisa segera dituntaskan.”
Rincian Dugaan Penerimaan Suap
Kasus hukum ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022. Anwar Sadad diduga telah menerima suap sebesar Rp1,5 miliar dan emas seberat satu kilogram. Penerimaan tersebut disalurkan melalui staf Anwar Sadad bernama Bagus Wahyudyono demi mendapatkan alokasi dana hibah Pokmas mencapai Rp83,4 miliar.
Selain uang tunai serta emas, pemberian suap tersebut juga mencakup pelunasan pembayaran satu unit rumah di Surabaya hingga pembiayaan pendirian usaha SPBE. Dugaan suap itu diberikan oleh Moch Mahrus, pihak swasta yang kini menjabat Anggota DPRD Jawa Timur. Moch Mahrus merupakan salah satu dari sepuluh tersangka pemberi suap yang baru saja menjalani penahanan selama 20 hari hingga 16 Agustus 2026.
