PAYAKUMBUH, Sumbartime.com — Pembina Yayasan Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh Armi Kalis membeberkan adanya kesenjangan anggaran pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dana Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah dinilai belum mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional peningkatan mutu siswa. Keterbatasan tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan program ekstrakurikuler serta kegiatan perlombaan siswa di daerah.
Mantan Anggota Komisi C DPRD Kota Payakumbuh Armi Kalis mengungkapkan adanya ketimpangan signifikan antara anggaran yang dialokasikan pemerintah dengan kebutuhan riil operasional pendidikan tingkat SLTA. Berdasarkan kalkulasi, indeks pembiayaan ideal untuk satu orang siswa SMA mencapai Rp3,5 juta setiap tahunnya demi menunjang kualitas pembelajaran yang optimal.
Kebutuhan Ideal Biaya Siswa
Armi menjelaskan bahwa alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah yang dikucurkan oleh pemerintah saat ini baru mencapai angka Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per siswa per tahun. Kesenjangan anggaran tersebut membuat sekolah negeri kewalahan jika hanya mengandalkan dana pemerintah tanpa adanya dukungan pendanaan dari masyarakat maupun komite sekolah.
“Uangnya ada dulu, baru kita bikin program. Bagaimana bikin program kalau uangnya tidak ada?” kata Pembina Yayasan ICBS Payakumbuh tersebut dalam Podcast Kusieh Bendi. Ia menambahkan bahwa tanpa kepastian sumber dana sejak awal, pihak sekolah tidak mungkin menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah secara realistis.
Dampak Pembatasan Iuran Komite
Menurut Armi, keterbatasan dana BOS sangat terasa pada pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler serta pengembangan bakat siswa. Sebagai gambaran, SMAN 1 Payakumbuh mengelola sekitar 31 jenis ekstrakurikuler dan SMAN 3 Payakumbuh memiliki 33 jenis kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut membutuhkan pelatih profesional luar, peralatan, hingga biaya akomodasi lomba.
Aturan yang melarang sumbangan komite secara kaku dinilai bisa merusak ruang berprestasi bagi para siswa. Armi mencontohkan fenomena di Kota Bukittinggi, di mana banyak sekolah akhirnya tiarap dan tidak dapat mengikuti berbagai kompetisi daerah maupun nasional karena ketiadaan anggaran operasional untuk mengirim kontingen peserta.
Guna mengatasi persoalan ini, Armi mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah demi menutupi selisih anggaran tersebut. Langkah gotong royong antara pemerintah dan masyarakat dinilai tetap dibutuhkan agar kualitas sekolah negeri tidak semakin tertinggal jauh dari lembaga pendidikan swasta.
Pembahasan lengkap soal ini bisa disimak dalam episode podcast Kusieh Bendi di kanal YouTube Dimensia Creative.






