JAKARTA, Sumbartime.com — Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11). Persidangan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara lainnya. Eko merupakan satu dari empat jenderal aktif yang ditetapkan sebagai tersangka.
Keterangan resmi kepolisian mengonfirmasi bahwa Eko Hadi dipersangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, serta permufakatan akses ilegal. Tindakan tersebut diduga dilakukan saat ia menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Penegakan etik ini berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Susunan Majelis Etik dan Daftar Tersangka
Sidang etik Eko Hadi dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi dan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi. Terdapat pula tiga anggota komisi, yaitu Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Persidangan ini ditekankan untuk berjalan secara objektif, transparan, profesional, serta akuntabel.
Dalam perkara ini, empat perwira tinggi ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga di antaranya kini mendekam di Rutan Mako Brimob. Selain menyasar Presiden, aksi penyadapan tersebut diduga merambah menteri, tokoh politik, pengusaha, hingga kalangan media.
Perkembangan Kasus dan Sanksi PTDH
Kepolisian juga menjadwalkan persidangan etik untuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Menurut keterangan resmi Divisi Humas Polri, kepastian hari dan jadwal persidangan Listyo akan diumumkan mendatang. Sementara itu, Irjen Ahrie Sonta Nasution dilaporkan telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat dari keanggotaan Polri.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain penanganan kode etik dan dugaan akses ilegal, penyidik kepolisian juga telah membuka penyelidikan baru yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar dalam rangkaian kasus penyadapan tersebut.






