JAKARTA, Sumbartime.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengeksekusi hukuman pidana terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, setelah permohonan kasasinya resmi ditolak. Penolakan kasasi perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang tersebut diketok oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. KPK memastikan pelaksanaan penahanan serta penagihan uang pengganti segera dilakukan sesuai aturan hukum.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menyampaikan bahwa jaksa eksekusi bakal segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Pelaksanaan eksekusi tersebut mencakup pidana badan serta penagihan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Penindakan perkara gratifikasi dan TPPU ini dinilai telah mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Putusan kasasi perkara nomor 10010 K/PID.SUS/2026 tersebut resmi diketok pada Kamis (29/10). Majelis hakim kasasi yang memutus perkara ini diketuai oleh Soesilo, dengan anggota majelis Suradi dan Ansori, serta dibantu Panitera Pengganti Bayu Ruhul Azam. Dalam amar putusannya, majelis hakim secara tegas menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum maupun kasasi yang diajukan oleh terdakwa Nurhadi.
Berdasarkan informasi resmi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penolakan kasasi ini membuat vonis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi berkekuatan hukum tetap. Sebelum permohonan kasasi diajukan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah menguatkan putusan perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang tersebut pada tingkat banding.
Hukuman dan Uang Pengganti
Dalam putusan pengadilan tingkat pertama di PN Tipikor Jakarta Pusat, Nurhadi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Selain hukuman penjara, hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp137.159.183.940. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.
Pihak lembaga antirasuah memandang bahwa proses penegakan hukum dalam perkara korupsi ini telah dilaksanakan secara taat asas, baik dari aspek formil maupun materiil. KPK menegaskan bahwa penindakan ini tidak hanya bertujuan memberi efek jera, melainkan menjadi peringatan keras agar jabatan dan kewenangan yang dipercayakan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.






