JAKARTA, Sumbartime.com — Direktorat Jenderal Imigrasi menggagalkan keberangkatan dua warga negara Indonesia yang diduga hendak menjadi tentara bayaran di Rusia melalui Bandara Juanda, Surabaya. Pengetatan pengawasan perjalanan ke luar negeri tersebut dibarengi desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat agar pemerintah segera membentuk satuan tugas khusus guna membongkar sindikat perekrutan ilegal hingga ke aktor intelektual.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengungkapkan keberhasilan pihak otoritas dalam mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia di Bandara Juanda, Surabaya. Penindakan tersebut dilakukan setelah petugas mencermati informasi intelijen serta wawancara mendalam yang menemukan indikasi kuat bahwa kedua warga tersebut berencana menuju Rusia untuk bergabung sebagai tentara bayaran.
Dalam keterangannya, Hendarsam menjelaskan bahwa para pelaku perekrutan biasanya menggunakan modus perjalanan tidak langsung ke negara tujuan, melainkan transit melalui negara lain terlebih dahulu. Oleh karena itu, petugas imigrasi meningkatkan kecermatan dengan memeriksa riwayat percakapan di aplikasi pesan serta mengamati respons dan bahasa tubuh pemohon paspor saat proses wawancara.
Modus Perjalanan dan Patroli Siber
Selain pengetatan di lokasi pemeriksaan paspor, pihak imigrasi juga mengagendakan peningkatan patroli siber mengingat maraknya proses perekrutan korban melalui media sosial. Langkah pencegahan ini dibarengi edukasi di lapangan lewat Petugas Imigrasi Pembina Desa serta upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah asal guna menekan risiko tindak pidana perdagangan orang.
Desakan Pengusutan Sindikat Perekrut
Merespons fenomena ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendesak pembentukan satuan tugas khusus agar sindikat perekrut dapat dibongkar hingga ke aktor intelektualnya. “Saya minta polisi bongkar sindikat pengiriman PMI yang dipekerjakan sebagai tentara di luar negeri sampai ke akar-akarnya,” tegas Yahya saat memberikan keterangan mengenai permasalahan pekerja migran tersebut.
Yahya turut meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah hingga tingkat terbawah. Pengawasan ketat yang melibatkan kepala desa dan lurah dinilai sangat penting demi memantau setiap warga yang menerima penawaran kerja luar negeri agar tidak menjadi korban perekrutan ilegal.






