SUMBARTIME.COM-Bau bau sedap pokok pokok pikiran (Pokir) DPRD mulai tercium tak sedap oleh lembaga anti rusuah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Sinyal itu mulai terlihat menyusul dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan.
Basaria meminta para Wakil Rakyat di daerah daerah, untuk menghindari praktik intervensi proyek dengan modus sebagai salah satu program pokok pikiran yang membuka peluang dugaan korupsi.
Lebih lanjut dijelaskan Tafsir “memperjuangkan program dapil” dalam UU yang kemudian dikonkretkan oleh para politikus dalam bentuk dana aspirasi merupakan sebuah interpretasi yang keliru.
Karena, memperjuangkan program dapil, menurut UU tersebut, seharusnya dimaknai sebagai perjuangan bertingkat dalam pembahasan Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) bertingkat hingga pembahasan anggaran bersama eksekutif. Bukan justru meminta block grant alokasi anggaran yang tidak jelas mekanisme kontrol dan indikator prioritasnya.
Menurutnya KPK siap mengejar praktek praktek yang dimulai dari perencanaan yang berasal dari pokir, akan tetapi dalam perjalan, yang menunjuk rekanan dalam melaksanakan kegiatan adalah rekomendasi dari pihak DPRD itu sendiri, ungkap Basaria.
Dan jika praktek dugaan permainan ini masif dan sitemtis berjalan maka, KPK tidak akan sungkan sungkan turun ke daerah sebagi bentuk komitmen melakukan pencegahan korupsi di daerah daerah pungkas Wakil Ketua KPK tersebut. (tim)
