Sumbartime.com, Kabupaten Solok. — Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda meradang akibat dirinya dilaporkan ke Pemerintah Pusat oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Kata Bupati, tindakan Gubernur Sumbar itu tidak beretika lantaran sebelum Gubernur meminta pada Pemerintah Pusat untuk memecatnya sebagai Bupati di Kabupaten Solok, Epyardi Asda sama sekali tidak pernah mendapat teguran dari Gubernur Sumatera Barat tentang urusan pemerintahan.
“Tiba-tiba, Gubernur meminta pada Kemendagri untuk mengganti saya sebagai Bupati Solok. Memangnya, dia siapa,”papar Epyardi Asda di Rumah Dinas Bupati, Minggu (17/3) kemarin.
Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan kalau dirinya dilaporkan oleh Gubernur Sumatera Barat dengan berbabagi tuduhan. Padahal, kata Bupati, Gubernur Sumbar saja datang ke Kabupaten Solok tidak ada koordinasi sama sekali.
Akibat ia telah telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan berbagai macam tuduhan itu datanglah perwakilan Kemendagri ke Kabupaten Solok pada hari Sabtu pagi. Ketika itu, Bupati Solok secara langsung menjelaskan kepada perwakilan Kemendagri apa adanya, bahwa apa yang dituduhkan tidak ada sama sekali.
“Seharusnya Gubernur Sumbar paham mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Tidak serta merta melaporkan Bupati ke Kemendagri. Jika ada kekeliruan dalam roda Pemerintahan semestinya ia berkirim surat ke Pemkab Solok, mintak tanggapan mengenai apa dan bagaimana lalu kemudian kami menindaklanjuti surat tersebut sebagaimana mestinya. “Kalau kami tidak menanggapi, baru Gubernur melapor ke Kemendagri,”tegas Bupati dihadapan awak media yang hadir saat itu.
Sejak awal, ujar Epyardi, dirinya maju dalam Pilkada untuk merebut kursi BA 1 H hanya semata-mata untuk mengabdi dan mewakafkan dirinya buat warga Kabupaten Solok.
“Adalah wajar jika saya membela hak-hak masyarakat saya di Kabupaten Solok. Sebab, saya pemimpin mereka. Jika dalam melaksanakan kepemimpinan itu ada yang belum tepat, semestinya Gubernur menegur dulu, bicara baik-baik. Tidak sewenang-wenang begitu, melaporkan dengan berbagai tuduhan tak berdasar ke Kemendagri, kami saja di Kabupaten Solok belum begitu merasakan peran Gubernur Sumbar dalam pembangunan,”sebut dia.
Bupati mencontohkan ketika ada polemik antara tenaga kerja dengan Aqua Solok. Ketika itu, ujar Bupati, kapital itu datang ke Gubernur dan Gubernur mengatakan kalau yang salah itu adalah rakyat Solok sendiri. “Inikan tidak betul,”papar Bupati lagi.
Oleh karena itu, ia berharap supaya Gubernur sudah semestinya paham tentang berbagai regulasi di pemerintahan. Hal itu menjadi penting agar Gubernur Sumbar tidak sembarangan melakukan tindakan.
“Harusnya Gubernur Sumbar itu belajar. Rajin bertanya agar tidak keliru dalam bertindak. Saya, dari lahir tidak ayam sayur, tapi petarung. Saya siap dalam satu forum berdebat head to head dengan Gubernur Sumbar,”ungkap dia. (Risko Mardianto)
